Sriwijayamedia.com- Pelantikan komisioner bermasalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta November 2024 mendatang menuai kontroversi.
Ketua Umum (Ketum) Poros Rawamangun Rudy Darmawanto mengutarakan kegelisahannya terkait penunjukkan kembali sejumlah oknum yang pernah bermasalah di penyelenggara pemilu 2024.
Rudy menyampaikan rasa kecewanya terhadap pelantikan komisioner yang bermasalah dari KPUD Provinsi DKI Jakarta, KPUD Kotamadya, hingga penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK).
“Kita dengar PPK penyelenggara pemilu yang sebentar lagi juga akan menjadi penyelenggara pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta sudah dilantik,” ujar Rudy, Jumat (17/5/2024).
Rudy menyoroti rekam jejak para penyelenggara pemilu yang sebelumnya terlibat masalah.
“Kita masih ingat oknum penyelenggara pemilu lalu bermasalah dan sebentar lagi pilkada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan penyelenggaranya itu-itu saja,” tegas Rudy.
Menurut Rudy, pelantikan PPK yang bermasalah ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas pemilihan kepala daerah (Pilkada) November mendatang.
“Sedih dan miris karena mereka adanya oknum penyelenggara yang biadab dan tidak bermoral, tapi masih terlihat nama-nama yang ada dalam pelantikan PPK itu pelaku-pelaku kejahatan demokrasi,” paparnya.
Rudy menyoroti pengalaman buruk pada pemilihan gubernur sebelumnya di DKI Jakarta yang menimbulkan kekhawatiran serupa.
“Oleh karena itu, entah apa dan bagaimana pilkada DKI Jakarta yang akan datang karena komisioner KPU dan penyelenggaranya masih sebagian orang-orang yang kejahatannya jelas, perilaku politiknya jelas transaksional, money politik yang nyata-nyata itu melanggar,” imbuh Rudy.
Bahkan yang sudah pernah dapat SP pun kembali menjadi PPK atau penyelenggara badan Ad Hoc. Mereka diterima kembali serta dilantik, karena hanya punya kedekatan dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ada bukti lain yang menyatakan bahwa oknum komisioner KPU memilih PPK karena sama-sama tahu tentang pergerakan uang money politic dari caleg saat pemilu Pileg lalu.
Rudy Darmawanto juga menekankan pentingnya moralitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Rudy menyerukan agar para penyelenggara pemilu kepala daerah memiliki integritas yang tinggi dan berperilaku etis.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga turut angkat bicara. Mereka menuntut adanya pemantauan ketat terhadap proses pemilihan umum yang akan datang.
“Kita perlu pemantau independen untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ujar seorang aktivis demokrasi.
Pilkada DKI Jakarta memang selalu menjadi sorotan nasional, mengingat posisinya yang strategis pusat pemerintahan.
Integritas dan transparansi pemilu di Jakarta dianggap sebagai barometer bagi kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.
Dengan berbagai pihak yang terus memantau perkembangan ini, publik berharap agar pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta November 2024 dapat menjadi momentum perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana KPUD dan pemerintah akan merespons kritik dan kekhawatiran yang ada.
Rudy Darmawanto menaruh harapan besar untuk masa depan demokrasi Indonesia.
“Semoga kita bisa belajar dari masa lalu dan menciptakan pemilu yang lebih baik di masa depan. Moralitas demokrasi dan moralitas penyelenggara harus bersih,” jelasnya.
Rudy berharap Pilkada Gubernur DKI Jakarta kali ini dapat berlangsung dengan jujur dan adil.
“Kita berharap pilkada DKI ini bersih, agar kita bisa menghasilkan gubernur yang baik dengan penyelenggara yang punya moral,” paparnya.(irawan)
