Sriwijayamedia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pembukaan World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10, di mana Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah.
Puan pun menegaskan komitmen parlemen yang siap mendukung setiap agenda mengenai ketahanan air.
Pembukaan WWF ke-10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai perwakilan dari tuan rumah. Forum Air Dunia tersebut diselenggarakan di Bali Internasional Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).
WWF sendiri diselenggarakan setiap tiga tahun sekali antara WWC atau Dewan Air Dunia dan negara tuan rumah.
Forum ini menghadirkan platform unik di mana komunitas air dan pengambil keputusan utama dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global.
Forum Air Dunia pun mempertemukan peserta dari semua tingkatan dan bidang. Mulai dari kalangan politik, termasuk pimpinan negara dan parlemen, lembaga multilateral, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Usai acara pembukaan, Puan lalu menghadiri agenda Rapat Tingkat Tinggi (high level meeting) WWF ke-10 yang merupakan pertemuan para kepala negara yang mengikuti Forum Air Dunia tersebut.
Ia duduk di sebelah Presiden Jokowi dan Presiden WWC, Loic Fauchon.
Di high level meeting WWF ke-10, Puan datang untuk menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Inter-Parliamentary Union atau IPU (forum parlemen dunia).
Dalam sambutannya yang bertemakan ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity (Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama), ia berbicara mengenai sejumlah permasalahan terkait air.
“Kita duduk bersama untuk satu tujuan yaitu merespons berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Ancaman krisis air juga telah lebih nyata, bahkan menjadi sleeping crisis,” ucap Puan.
Puan kemudian berbicara mengenai data dari United Nations Environment Programme (UNEP) atau organisasi PBB untuk lingkungan yang mencatat lebih dari 50% penduduk dunia sedang manghadapi kekurangan air setidaknya satu kali dalam sebulan.
“Namun demikian, perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air,” tuturnya.
Puan pun menyinggung soal studi terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai US$2.4 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu mencapai 2,3% PDB global.
Pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negera berkembang dan negera miskin hanya 0,5% dari PDB negaranya.
“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif, ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termasuk yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air,” imbuhnya.
Padahal, kata Puan, jika Parlemen dan Pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan.
Oleh karenanya, ia menegaskan komitmen parlemen dunia dalam menghadapi berbagai persoalan terkait air.
“Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air. Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional,” jelasnya. (Adjie)
