Sriwijayamedia.com- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur (Jaktim) menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pergerakan dan Pendidikan Advokasi (SPPA) mulai dari 22-25 Maret 2024, di Auditorium Kantor Wali Kota (Wako) Jaktim.
Pembukaan kegiatannya dimulai dengan Kuliah Umum Ramadan mengangkat tema “Membedah Tingginya Angka Pelanggaran Hukum di Indonesia, Menatap Indonesia Lebih Baik”.
Kegiatan itu menghadirkan Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ari Lilipaly melalui Wakapolres Metro Jaktim AKBP Burhanudin dan Wako Jaktim M Anwar diwakili Kepala Suku Badan (Kasuban) Kesbangpol Jaktim Handoko.
Ketua Cabang PMII Jaktim Erlangga Abdul Kalam menyebut bahwa dirinya menginisiasi kegiatan tersebut atas dasar kesadaran moralitasnya terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi.
“Sederhananya, diantara 14 kampus yang organisasi PMII nya terintegrasi di PC PMII Jaktim hanya ada beberapa kampus yang memiliki fakultas hukum. Sehingga pengetahuan dan pemahaman anggotanya mengenai hukum dan tata cara bagaimana melakukan advokasi dirasa masih belum merata dan kurang maksimal. Padahal, sebagai insan organisatoris, selain kita dituntut sebagai seorang kader yang multitalent, kita juga harus profesional,” urainya.
Menurut dia, SPPA merupakan barometer sebuah insan pergerakan untuk membina, mengelola dan mengontrol sebuah organisasi/institusi.
Karenanya hal ini menjadi penting untuk pendampingan mahasiswa dan masyarakat guna menyelesaikan setiap problematikanya.
Dia melanjutkan, setiap anggota yang sudah mengikuti SPPA PC PMII Jaktim memiliki tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya.
Dimulai dari memahami advokasi, cara mengadvokasi, serta mengerti cara peserta berpartisipasi dalam isu-isu sosial dan politik secara teks juga konteks yang relevan.
“Kegiatan ini merupakan upaya dari PC PMII Jaktim untuk menyiapkan kader-kader yang mampu berkompetitif agar survive pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan, perubahan dan tantangan zaman sebagaimana latar belakang PMII didirikan,” jelasnya.
Disaat bersamaan, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kader yang peduli, aktif terhadap perubahan sosial, politik yang terjadi. Baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.
“Setiap anggota yang sudah mengikuti kegiatan ini dapat membawa kota Jaktim menjadi kota yang lebih baik dan progres. Sebab kita tahu bahwa Jaktim adalah kota dengan jumlah penduduk terbanyak dan kota dengan pemukiman padat. Maka, bukan tidak mungkin suatu problematika yang berkaitan dengan hukum banyak terjadi,” paparnya.(Santi)
