Sriwijayamedia.com- Para relawan pasangan calon presiden (capres) 01 dan 03 tergabung dalam Elemen Gerakan Masyarakat Sipil dan Pro Demokrasi (GMSPD) menanyakan keberadaan sejumlah aktivis yang berunjuk rasa (Unras) di gedung DPR RI dan KPU RI yang ditangkap dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Untuk itu, pihaknya sudah membentuk tim hukum sejak tadi malam untuk membela para korban.
Hal demikian disampaikan juru bicara (Jubir) Elemen GMSPD Erwin Usman, dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Bersama Front Penyelamatan Reformasi Indonesia Jalan P Diponegoro No 72, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2024) siang.
“Kami meminta agar pihak Polda Metro Jaya memberikan keterangan perihal para aktivis yang ditangkap,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya juga sudah membentuk tim hukum sejak tadi malam untuk membela para korban yang ditangkap.
“Kami minta pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya berapa orang yang belum dibebaskan dalam yuridiksi mereka. Info terbaru di KPU semalam juga terjadi penangkapan dengan aksi serupa. untuk itu kami masih akan telusuri,” papar Erwin Usman.
Salah satu tim lawyer para korban Sunggul Sirait mengatakan bahwa para aktivis yang berunjuk rasa sudah mengikuti prosedur dengan izin terlebih dahulu untuk mengadakan aksi damai.
Namun menjelang maghrib justru terjadi upaya provokasi seperti yang dikhawatirkan sebelumnya akan terjadi.
“Itu demo sudah ada izin semua. Menjelang maghrib ada yang provokasi, padahal kami sudah berencana datang bareng dan pulang bareng, tapi upaya provokasi kami sudah menduga bakal ada,” imbuh Sunggul.
Hingga hari ini, Elemen GMSPD mencatat ada seratus orang aktivis dari berbagai daerah yang belum diketahui keberadaannya.
Diduga mereka semua turut ditangkap bersama seorang pentolan aksi bernama Nico Siahaan.
Jika ini benar terbukti adanya, maka para lawyer meminta agar mendapat akses kepada mereka dan meminta seluruhnya dibebaskan.
Selain mengeluarkan kecaman dan permintaan kepada aparat TNI/POLRI agar segera membebaskan para aktivis yang masih ditahan, elemen ini juga mendesak pembentukan hak angket dugaan pemilu curang di DPR RI dan menuntut agar diturunkannya harga sembako dan biaya pendidikan. (santi)
