Dinilai Baik Kelola TKD, OKI Raih 3 Award dari Kemenkeu RI

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA., Ph.D., menyerahkan penghargaan ke Pj Sekda OKI M Refly, dalam rakor penyerahan TKD 2024, di Palembang, Selasa (5/3/2024)/sriwijayamedia.com-jay

Sriwijayamedia.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) dinilai baik dalam mengelola dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat Tahun 2023.

Atas kinerja tersebut, OKI memborong tiga kategori penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI antara lain, realisasi DAK fisik peringkat I se Sumsel, peringkat II pengelolaan Dana Desa (DD) dan Peringkat III Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Bacaan Lainnya

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA., Ph.D., kepada Pj Sekda OKI M Refly, dalam rakor penyerahan TKD 2024, di Palembang, Selasa (5/3/2024).

Pj Sekda OKI M Refly mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen jajaran Pemkab OKI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah.

“Apresiasi ini tak lepas dari kerjasama semua pihak dalam penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel,” aku Refly.

Refly menegaskan dengan capaian ini, Pemkab OKI akan terus menguatkan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas dan efesiensi dalam mengelola dana publik.

“Sesuai dengan arahan Pj Bupati bahwa kita berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran. Karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA., Ph.D., mengatakan satker pemerintah dan pemda dapat membantu berjalannya fungsi pemerintahan melalui penyerapan anggaran yang efisien.

“Highlight-nya bukan di penghargaan, tetapi pada tanggung jawab kita sebagai penerima penghargaan. Akuntabilitas, itu yang harus kita bangun untuk kepercayaan masyarakat,” paparnya.

Besaran pagu yang dapat direalisasikan mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang merata dan stabilitas ekonomi yang terjaga.(jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *