Sriwijayameda.com – Pj Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fatoni, M.Si., diwakili Sekda Sumsel Ir S A Supriono membuka secara langsung kick off meeting program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan rapat kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) Sumsel, gelaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel, di Palembang, Senin (18/3/2024).
Sekda Provinsi Sumsel Ir S A Supriono dalam sambutannya mengatakan pertambahan penduduk terutama di kawasan perkotaan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman yang baik dan memenuhi syarat agar mampu menunjang kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah.
“Kondisi sanitasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumsel belum dapat dikatakan sudah memadai secara kuantitas maupun kualitas,” tuturnya.
Pada tahun 2024, kata dia, target sanitasi layak sebesar 93,00 persen dan untuk sanitasi aman sebesar 10,00 persen.
Sedangkan capaian sanitasi layak tahun 2023 sebesar 80,54 persen, masih di bawah nasional yang capaiannya sebesar 82,36 persen sehingga terdapat gap sebesar 1,82 persen.
Dia melanjutkan, beberapa kabupaten/kota dengan capaian akses sanitasi layaknya masih rendah antara lain Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Saat ini, Kota Palembang telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Palembang sejak tahun 2017 dengan target layanan 21.700 Sambungan Rumah (SR).
Pembangunan SPALD-T tersebut, lanjut dia, merupakan hibah dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI), kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Keme PUPR RI, Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang.
“Masih ditemukan tantangan dan permasalahan sanitasi yang harus kita hadapi yaitu, tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang 2025 – 2045, regulasi yang belum memadai terutama terkait penanganan, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan,” terangnya.
Dia menyebut tantangan utama dalam pencapaian Universal Access adalah pada penganggaran.
Untuk memenuhi kebutuhan penganggaran ini, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program-program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal access.
“Pendanaan sektor sanitasi tidak hanya dianggarkan di bidang permukiman dan perumahan saja, namun perlu dianggarkan di berbagai bidang pembangunan, antara lain penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan, dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., menambahkan pelaksanaan kick off meeting program PPSP Pokja PKP Provinsi Sumsel tahun anggaran 2024 merupakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting tingkat pusat.
“Diharapkan kepada kabupaten/kota khususnya yang mengikuti program implementasi SSK tahun 2024 yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan OKU Selatan dapat melaksanakan kick off meeting di daerah masing-masing sehingga kegiatan pendampingan implementasi SSK tahun 2024 dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan,” pintanya.
Adapun tujuan dari kick off meeting ini adalah untuk mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi.(ton)
