RKPD Adakan Diskusi “Pemilu 2024, Agenda Keberlanjutan Pembangunan Nasional”

KRPD menggelar diskusi publik bertema "Pemilu 2024, Agenda Keberlanjutan Pembangunan Nasional", di Ballroom Hotel Horison Nindya Semarang, Minggu (4/2/2024)/sriwijayamedia.com-santi

Sriwijayamedia.com- Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai (KRPD) menggelar diskusi publik bertema “Pemilu 2024, Agenda Keberlanjutan Pembangunan Nasional”, di Ballroom Hotel Horison Nindya Semarang, Minggu (4/2/2024).

Diskusi ini menghadirkan Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr Drs Teguh Yuwono, M.Pol., Admin dan Mantan Ketua Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah (Jateng) Drs Sosiawan, MH.

Bacaan Lainnya

Ketua Umum (Ketum) KRPD Claudion Kanigia Sare mengatakan bahwa pemilu 2024 harus mengedepankan politik gagasan yang bersandar pada problematika rakyat.

“Masih banyak persoalan yang dialami oleh rakyat seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan. Mestinya itu yang menjadi perdebatan utama para kontestan pemilu 2024,” kata Dion, sapaan akrabnya ini.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr Drs Teguh Yuwono, M.Pol., mengatakan semua pihak telah memilih demokrasi sebagai warisan luhur nenek moyang.

“Pendahulu kita telah memilih demokrasi saat mendirikan negara ini. Dalam demokrasi partai politik harus memberikan pendidikan politik bagi rakyat agar menjadi pemilih cerdas dan memilih berdasarkan kebijakan yang berorientasi kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Teguh.

Dia sepakat dengan pemilu damai agar NKRI tetap utuh dengan syarat pemilu harus berintegritas dan berkualitas.

“Pemilu harus berjalan damai dengan syarat penyelenggara harus independen, imparsial serta profesional. ASN juga harus netral agar memberikan pelayanan yang adil,” terang Teguh.

Mantan Ketua Komisioner Informasi Publik Jateng Drs Sosiawan, MH., menyarankan agar media menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu yang damai.

“Peran media sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Media harus memberikan pencerahan dan jalan keluar. Media tidak boleh menjadi partisan yang berpotensi membahayakan polarisasi dan integrasi bangsa,” jelas Sosiawan.(santi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *