Sriwijayamedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tahun 2024 ini mengusulkan sebanyak 6.211 calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) RI.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Palembang Ratu Dewa mengatakan kebutuhan yang diajukan itu pasca hasil pendataan non ASN dan surat edaran dari Menpan RB untuk setiap daerah wajib mengajukan kebutuhan pegawainya.
Ratu Dewa merinci, adapun masing masing kebutuhan formasi ini meliputi, 1.504 untuk guru PPPK, 434 untuk PPPK tenaga kesehatan, 4.111 untuk PPPK tenaga teknis dan terakhir 157 untuk CPNS.
“Tidak hanya itu, dua tahun lalu setiap pembukaan PPPK Polisi Pamong Praja tidak bisa ikut mendaftar lantaran terkendala peraturan pemerintah pusat.dan keluhan ini kita sampaikan ke pemerintah pusat,” terang Ratu Dewa, usai menjadi pembina upacara gabungan OPD di BKB Palembang, Senin (5/2/2024).
Tahun ini, kata Dewa, semua non PNSD bisa mengikuti, termasuk dari Satuan Polisi Pamong Praja yang tingkat pendidikan SMA.
“Jadi aturan Menpan RB No 11 yang isinya seluruh kota dan kabupaten harus mengakomodir seluruh non PNSD sesuai dengan kebutuhan masing masing OPD,” tegasnya.
Dengan dibukanya kran formasi ini, Dewa berharap seluruh non PNSD yang ada diruang lingkup Pemkot Palembang yang tersebar di setiap OPD bisa terakomodir.
“Semoga semua rekan rekan bisa sukses,” jelasnya.
Diketahui, mengacu pada aturan Kemenpan RB UU No 20/2023 tentang ASN, dimana honorer dilingkup pemerintah harus dihapuskan.
Dalam hal ini juga, berdasarkan Pasal 66 UU No 20/2023 tentang ASN Negara menyebut bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. (cha)
