Sriwijayamedia.com- Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto, ST., MT., meninjau pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) Kota Prabumulih Provinsi Sumsel, Kamis (11/1/2024).
Turut mendampingi kegiatan kunjungan tersebut antara lain Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc., Plt Kepala Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN., Eng., Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Dirjen Kemen PUPR Ir Johnny Rakhman, Dipl. E. Eng., dan undangan lainnya.
“RPJMN tahun 2020-2024, kami menargetkan pada tahun 2024 sekitar 70 persen rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, ST., MT.
Dia menyebut tantangan penyelenggaraan perumahan terletak pada angka backlog kepemilikan rumah sebelumnya mencapai angka 12,71 juta unit ditahun 2021 yang kemudian turun menjadi 9,9 juta unit pada tahun 2023.
Sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru mencapai 700.000 sampai 800.000 per tahun. Data ini didapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021.
Dia mengaku fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Peran pemerintah sebagai provider memiliki porsi 30 persen, sisanya sebesar 70 persen peran pemerintah sebagai enabler, dan intervensi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung.
Dia mengimbau agar kebutuhan penanganan yang belum terakomodasi, untuk didukung oleh para stakeholder yang memiliki sumber daya listrik, gas, dan lain-lain, sehingga kebutuhan hunian seluruh penerima manfaat dapat dituntaskan.
Sementara itu, Plt Kepala Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN., Eng., menambahkan Dirjen Perumahan Kemen PUPR berharap seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota di Indonesia bersama-sama berkolaborasi dalam penanganan backlog kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Di Sumsel, data terakhir ada sekitar 34.000 kebutuhan backlog rumah. Sementara di Indonesia sekitar 9 juta lebih berdasarkan paparan dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.
“Artinya harus keroyokan dan berkolaborasi baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi backlog rumah,” jelasnya.(ton)
