Sriwijayamedia.com- Direktur Eksekutif Studi Rakyat Demokrasi (SDR) Hari Purwanto kembali meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari Hakim Dr. Sinintha Yuliansih, Sibarani, SH., MH., Yohanes Priyana, SH., MH., dan Ketua Majelis Hakim H Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum., untuk menolak gugatan kasasi terpidana korupsi Pasar Butung Andri Yusuf.
Menurut Hari, kasasi yang diajukan oleh terpidana Andri Yusuf wajib ditolak agar MA sebagai lembaga tinggi negara bidang Yudisial tetap menjaga marwah dan jati diri terhadap keberpihakan kepada penegakan hukum di negeri ini.
“Jangan nanti malah menyunat vonis yang sudah ditetapkan PN Kota Makassar sehingga mengkhianati harapan masyarakat agar para koruptor ini tetap dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya selama ini,” kata Hari, Selasa (14/11/2023).
Ia mengatakan bahwa masyarakat Kota Makassar sangat berharap kasus dan kekisruhan polemik Pasar Butung dapat segera berakhir, dimana pihak terpidana Andri Yusuf dan keluarganya terus melakukan perlawanan baik secara perdata maupun kekuatan untuk terus menduduki Pasar Butung.
Bahkan adik-adiknya Andri Yusuf yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Irsyad Doloking yang notabene tidak terdaftar sebagai pengurus KSU Bina Duta terus mengklaim hak pengelolaan Pasar Butung dengan cara pengerahan massa melawan keputusan Pemkot Makassar dan PD Pasar.
Menurut Hari, pihak APH harus mencermati dan menelisik apakah betul para pihak yang mengatakan dirinya ahli waris tersebut memiliki legal standing dan keabsahan hukum sebagai ahli waris yang sah dengan menunjukan bukti pengadilan agama sebagai ahli waris. Seperti penetapan ahli waris dan penetapan harta waris dari Alm. Irsyad Doloking.
Karena menurut informasi, Andri Yusuf dan adik-adiknya tengah melakukan upaya gugatan pembatalan ahli waris kepada mantan istri dan anak-anak Almarhum Irsyad Doloking yang tercatat resmi menikah sejak tahun 1986 sampai Almarhum Irsyad Doloking wafat dua tahun lalu, dan masalah ini bisa di cek di Pengadilan Agama Kota Makassar.
“Jadi kami sebagai mitra dan pengamat hukum di Sulsel akan berusaha mengawal kasus ini sampai tuntas,” terangnya.
Hari mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada KPK dan Kejaksaan RI serta Komisi Yudisial sampai Ketua MA agar mengawasi proses kasasi tersebut agar tidak terjadi dugaan-dugaan transaksi dari pihak manapun untuk intervensi proses Kasasi di MA.
Sebelumnya diberitakan Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Andri Yusuf, terdakwa korupsi pengelolaan lods Pasar Butung, Makassar, Selasa (9/5/2023).
Selain menjatuhkan hukuman badan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Muh Yusuf Karim turut mengganjar Andri Yusuf dengan hukuman membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.
Tak hanya itu, Andri Yusuf juga turut diganjar pidana tambahan berupa pembebanan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar.
Jika ia tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Demikian jika harta bendanya belum juga cukup untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 tahun.
“Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim, Muh. Yusuf Karim dalam amar putusannya yang dibacakan, Selasa (9/5/2023).
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut nyaris seirama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar kepada terdakwa Andri Yusuf.
Dimana dalam tuntutannya, JPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa Andri Yusuf telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
Tak hanya itu, dalam tuntutannya, JPU juga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andri Yusuf selama 13 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Selanjutnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp26.298.046.238 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun.(Irawan)
