Sriwijayamedia.com- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fatoni, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan dan Keuangan Daerah tahun 2023, dengan tema “Optimalisasi pendataan dan peningkatan pajak kendaraan bermotor dan pemanfaatan SIPD”, Selasa (14/11/2023).
Turut hadir didalam acara tersebut antara lain Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Dr Drs Horas Panjaitan, M.Ec.Dev., Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Drs Firman Shanyabudi, M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel H Achmad Rizwan, S.STP., MM., para peserta Rakornas dan undangan lainnya.
“Silakan yang sudah membeli kendaraan bermotor untuk dibaliknamakan, di Sumsel ataupun di provinsi lain,” ungkap Pj Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fatoni, M.Si.
Terkait dengan kebijakan pajak progresif, pajak yang dikenakan bertingkat dan semakin tinggi untuk kendaraan lebih dari satu.
Dia menyebut siapapun yang membeli kendaraan bermotor lebih dari satu, boleh langsung atas namanya sendiri dan tidak dikenakan pajak.
Hal ini untuk lebih menertibkan lagi data kendaraan bermotor.
“Dalam Undang-undang Lalu Lintas Pasal 74 disebutkan bahwa masyarakat atau siapa pun yang punya kendaraan bermotor tidak membayar pajaknya 2 tahun akan diblokir, dan menjadi ilegal, tidak mempunyai surat menyurat, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Ini adalah kebijakan Samsat,” terangnya.
Dia melanjutkan rakor ini dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan lagi pendapatan daerah di akhir tahun, dan Kemendagri RI juga sudah meminta agar pendapatan itu dirasionalisasikan.
Biasanya pendapatan itu ditarget lebih tinggi dari potensi. Ini yang perlu dirasionalisasi sehingga tidak terjadi defisit.
“Dari sisi pengelolaan keuangan juga seperti itu, akuntabilitasnya perlu dijaga. Sekarang sudah ada SIPD yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bisa digunakan oleh semua daerah, dan ini mengintegrasikan seluruh data,” imbuhnya.(ton)
