Sriwijayamedia.com- Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap masalah penegakan hukum dan kesejahteraan para tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, sekelompok anak bangsa aktivis pendidikan menggelar deklarasi Mahfud Guru Bangsa (MGB), di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Kamis (23/11/2023).
Deklarasi ini bertujuan menggalang dukungan dari kalangan pendidik dan pegiat pendidikan.
Deklarasi juga dihadiri oleh waketum sekaligus Ketua Bappilu Hanura Drs Achmad Muqowam, Ketua Dewan Pembina MGB Arsyad Said Ali dan beberapa caleg.
Usai mengikuti acara deklarasi GMB, Koordinator Nasional Relawan MGB M Busyro Asmuni menegaskan sebagai anak bangsa bersama teman-temannya yang berkecimpung didalam dunia pendidikan ingin agar dalam momentum pemilu 2024 dapat ikut berperan memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud, terutama sosok Mahfud yang cukup representatif.
Dia menilai Mahfud MD dipandang mempunyai pengalaman di DPR RI sebagai anggota legislatif, di eksekutif pernah menjadi menteri pertahanan, menteri kehakiman dan menteri polhukam.
Kemudian di yudikatif Mahfud juga pernah menjadi Ketua MK. Sementara Ganjar Pranowo sendiri pernah menjadi anggota DPR RI dan Gubernur selama dua periode.
“Tentu dua figur dalam pasangan capres cawapres ini saya lihat adalah figur yang paling kompeten diberbagai bidang. Ini yang membuat kita optimistis bahwa relawan MGB bisa bersinergi ikut berkontribusi memenangkan Ganjar Mahfud,” tutur Busyro.
Meski GMB belum lama dideklarasikan pada level nasional, namun Busyro mengaku telah memiliki struktur resmi.
Kedepan, rencananya MGB akan membentuk organisasi relawan di seluruh Indonesia, terutama didaerah-daerah yang dukungannya terhadap Ganjar Mahfud lemah. Seperti di Jawa Barat dan NTB.
Meski MGB diisi oleh lintas usia dan berasal dari akar rumput, maka Relawan MGB tidak terbatas pada kalangan NU meskipun tokoh-tokoh deklarator dan penggerak sebagian besar berasal dari kalangan NU.
Busyro memang mengakui jika yang dilarang berpolitik adalah para guru yang berstatus PNS (ASN).
“Kita berpolitik praktis dalam bentuk relawan dan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Artinya, siapapun yang merasa berempati dan tergerak untuk mendukung dengan Mahfud, maka itu boleh- boleh saja. Apalagi sebagian besar anggota relawan adalah guru atau dosen swasta dan honorer. Tentu inilah yang harus kita perjuangkan,” imbuh Busyro.
Ia melanjutkan kalau kalangan guru dengan status PNS atau ASN, tentu sudah bersertifikasi, apalagi yang di Jakarta penghasilannya sudah cukup besar dan hidup layak.
Tapi ribuan bahkan jutaan guru di Indonesia yang masih berstatus honorer hidup dibawah kemiskinan inilah yang harus GMB perjuangkan, berangkat dari guru di Indonesia berstatus swasta dan honorer.
“Sebenarnya ini (deklarasi) bukan hal yang disengaja, tapi kebetulan mendekati hari guru dan kita melakukan deklarasi, tidak semuanya guru tapi ada juga dosen, konsultan, tokoh masyarakat, guru ngaji dan aktivis/pegiat pendidikan yang memang belum disentuh pemerintah, terutama kesejahteraannya,” ungkap Busyro.
Selain kesejahteraan, harapannya adalah jika MGB terbentuk lengkap, publik bisa menitipkan agenda besar guru, terutama bagaimana pendidikan berkualitas yang tentunya ditopang oleh guru yang mempunyai kompetensi dan mumpuni untuk mengajar.
“Tentu kedua aspek itu tidak bisa ditinggalkan karena selain harus berkompeten, taraf hidup (para tenaga pendidik) juga harus ditingkatkan,” saran Busyro.
Busyro menjelaskan mayoritas pengajar yang bergabung ke MGB memang swasta dan bergaji honorer. Karena itu, dari jumlah ASN yang mencapai 2,5 juta jiwa, selwbihnya didominasi guru swasta honorer.
Belum lagi ditambah dengan mahasiswa lulusan keguruan yang diduga bisa mencapai 80 persen.(santi)
