Sriwijayamedia.com – Ketua DPC Taruna Merah Putih Jakarta Timur (Jaktim) Zed Parentha menilai Presiden Joko Widodo menerapkan politik dinasti terkait majunya putra sulung Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dari Prabowo Subianto.
Menurutnya, politik dinasti ini mencederai demokrasi.
“Kalau bapak ibu mengikuti berita akhir – akhir ini, yang jadi sorotan adalah Gibran menjadi Cawapres Bapak Prabowo, dimana MKMK memutuskan bahwa ini melanggar kode etik, dan Ketua MK pun dicopot. Ini menjadi perdebatan masyarakat dimana Pak Jokowi membuat politik dinasti,” kata Zed, saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema Hati-Hati Politik Dinasti: Bahaya Bagi Demokrasi, di Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Zed mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat dalam menginterpretasikan istilah politik dinasti, dimana untuk kalangan masyarakat yang pro, istilah politik dinasti dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih.
Untuk posisi kontra, politik dinasti itu bukan didefinisikan sebagai politik keluarga, melainkan caranya meniru dinasti seperti kerajaan. Dimana kalau bapaknya raja, yang menggantikan itu harus anak atau keluarganya.
Namun demikian, Zed menambahkan, bahwa sistem politik yang terbaik di dunia adalah sistem demokrasi, yang dianggap adil bagi masyarakat.
“Karena memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpolitik,” terangnya.
Setali tiga uang, Sekretaris DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta Hizkia menambahkan bahwa politik dinasti apalagi yang dipaksakan, maka akan membawa hasil yang tidak baik bagi Indonesia kedepannya.
“Apa politik dinasti? Menurut saya, apa yang dipaksakan itu hasilnya tidak baik. Mungkin sekarang baik, namun kedepannya belum tentu baik. Suatu pengalaman yang luar biasa kita bisa meraih proses demokrasi yang mulai baik, namun apabila politik dinasti itu ada di Indonesia, maka harus downgrade lagi,” tegasnya. (ismi)
