Sriwijayamedia.com- BEM PTNU Jakarta merasa kecewa dengan laporan Erick Samuel Paat, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang membatasi ruang gerak kaum muda dengan menjegal Gibran Ralabuming Raka yang akan maju sebagai Cawapres bersama Prabowo.
Meskipun anak Presiden Jokowi, tapi bukan berarti Gibran tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri maju sebagai Cawapres dalam pemilu nantinya.
“Isu politik dinasti terus dimainkan, sebenarnya dalam ruang-ruang demokrasi kita juga harus membuka ruang anak muda menjadi pimpinan. Jadi apabila dipimpin sama orang tua terus, maka akan mandek (bahasa gaulnya) dan tidak ada inovasi dari anak muda,” kata Kordinator Wilayah BEM PTNU DKI Jakarta Yusuf Hidayatullah, Sabtu (4/11/2023).
Gugatan MKMK oleh TIPDI yang membawa-bawa nama hakim MK Anwar Usman, adik ipar Jokowi adalah bentuk pencekalan politik.
“Ini terjadi karena politik, ada yang terganggu dengan keputusan tersebut. TPDI yang menyeret-nyeret nama Jokowi. Menurut saya, itu isu yang dilempar untuk mengurangi elektabilitas dari mas Gibran ataupun pak Prabowo ini. Agar kepentingan dari pihak yang terkait tidak terganggu,” terang Yusuf.
Terkait sidang MKMK, dia berharap semoga bisa menentukan hasil yang baik untuk seluruh pasangan capres dan cawapres. Serta harus memilah-milah mana kepentingan demokrasi Indonesia dan mana yang bukan.
Karena dengan adanya anak muda sebagai pemimpin nasional itu membuka sistem demokrasi di Indonesia yang makin luas.
Dia mengimbau agar masyarakat selektif terhadap berita yang beredar, serta dapat mengcross check berita yang beredar.
“Untuk antisipasi adanya buzer-buzer yang memang sengaja untuk menciderai pandangan masyarakat, masyarakat harus lebih kritis dan teliti. Sekarang ini bukan hanya masyarakat yang menelan berita mentah-mentah, tapi mahasiswa juga,” imbuhnya.
Apabila hasil sidang MKMK tidak meloloskan Gibran, maka pihaknya kecewa karena lagi-lagi ada upaya untuk membatasi ruang demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya anak muda.(Santi)
