Sriwijayamedia.com – Ribuan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur (Jatim) bersama elemen masyarakat menggelar dialog “Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi”, di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (15/11/2023).
Koordinator Aliansi Mahasiswa Jatim Abi Naga Parawansa menegaskan bahwa mimbar bebas dilakukan karena para mahasiswa sudah muak terhadap kepemimpinan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil.
“Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki,” tegasnya.
Salah satu yang paling dikritisi oleh aliansi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023.
Putusan tersebut menimbulkan munculnya dugaan politik dinasti karena meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Peristiwa ini semakin membuat Masyarakat bingung dan terheran-heran dengan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah,” tuturnya.
Dalam kegiatan ini, para mahasiswa juga ikut melakukan aksi pembakaran ribuan lilin serta membagikan selebaran bertuliskan: Lawan Politik Dinasti dan Tolak Pelanggar HAM kepada para pengemudi kendaraan di depan Unitomo Surabaya.
“Aksi mimbar bebas yang diisi dengan membagikan stiker memakai topeng Gay Fawkes ini merupakan simbol perlawanan dalam menentang politik dinasti. Aksi pembakaran lilin ini juga menciptakan api pergerakan dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang kini sudah dianggap mencederai cita-cita reformasi 1998,” papar Abi.
Aliansi Mahasiswa Jatim bersama elemen masyarakat juga sepakat mengeluarkan sejumlah seruan, yakni: menentang Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 dan Menolak Dinasti Politik dengan mendesak untuk mereformasi tubuh MK Guna mengembalikan marwah MK sejati.
Lalu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Presiden RI Joko Widodo atas dugaan nepotisme yang disinyalir munculnya putusan MK perkara 90 ; usut tuntas pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Kemudian mengajak seluruh mahasiswa bersama rakyat Indonesia untuk tidak membiarkan Joko Widodo turun dan pensiun dengan tenang bersama keluarga berkuasanya tanpa pertanggungjawaban dihadapan rakyat Indonesia.
Adapun mimbar bebas digelar sejak Pukul 14.00 WIB waktu setempat dan diikuti oleh mahasiswa dari puluhan kampus se-Jatim dan elemen masyarakat.
Salah satu yang ikut berorasi di mimbar bebas adalah Prof Dr Soetanto Soepiyadi, SH., MH., yang merupakan Guru Besar Universitas 17 Agustus.
Hingga pukul 19.00 orasi di mimbar bebas masih terus dilakukan dengan diselingi lantunan musik dan lagu perjuangan mahasiswa.(Santi)
