Sriwijayamedia.com – Setelah merilis sejumlah program penanggulangan kemiskinan, terutama pengentasan kemiskinan ekstrim, Pemkab Muba melakukan koordinasi data dan metode penghitungan kemiskinan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Koordinasi yang dilakukan oleh Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud melalui Kepala Dinsos Muba Ardiansyah dan Kepala Bappeda Muba Sunaryo, Rabu (13/9/2023) ini diterima langsung Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Nurma Midayanti, S.Si., M.Enc.Sc.
Kepala Dinsos Ardiansyah menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan, mengetahui serta belajar cara menghitung angka kemiskinan.
Karena menurutnya, Muba telah melakukan berbagai upaya serius untuk menekan angka kemiskinan
“Kedatangan kami untuk mengetahui apakah ada yang kurang atau belum pas atas program yang kami laksanakan di Muba. Lalu berikutnya melihat apa saja program yang harus kami lakukan, apakah pendataan angka kemiskinan yang kami lakukan ini belum pas atau ada metode yang harus kami sesuaikan,” terang Ardiansyah.
Menurut dia, tahun ini sudah terhitung enam bulan Pemkab Muba telah menggulirkan program strategis “Bantu Umak”.
Program ini akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 71 miliar di tahun 2024.
“Ini bukti keseriusan Muba menanggulangi kemiskinan ekstrem. Kami melakukan pendataan ulang dan juga berupaya memadukan dengan data regsosek. Kami ingin sinkronisasi data kemiskinan yang kami lakukan melalui P3KE dengan hasil regsosek,” terang Ardiansyah.
Ardiansyah menginginkan hasil koordinasi ini bisa dipakai sebagai acuan penanggulangan kemiskinan sehingga data kemiskinan di Muba makin valid.
“Sekali lagi kami ingin memastikan permasalahan yang kami hadapi: apakah program kami atau data kami yang kurang pas. Sehingga kami bisa berbuat sesuai ketentuan dan bisa mengurangi angka kemiskinan secara sistematis,” paparnya.
Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo, menambahkan bahwa selama kurun 2010-2022, Muba sudah menurunkan 4,8 persen angka kemiskinan.
Dia menyebut bahwa besaran anggaran dan luasan wilayah Muba selalu jadi faktor yang diabaikan dalam penilaian.
“Luas wilayah Muba 14.266 kilometer tak pernah dilihat ketika menyebut Muba punya anggaran besar tapi kemiskinan tinggi. Momoknya, anggaran besar tapi angka kemiskinan tinggi. Faktanya, garis kemiskinan di Muba yang tinggi juga merembet pada angka kemiskinan tinggi,” beber dia.
Padahal, lanjut Sunaryo, Muba telah melakukan penurunan beban hidup hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
“Di tahun 2024 kami bertekad menekan kemiskinan ekstrim. Kami butuh data by name by address (BNBA). Apapun data yang dipakai asal data tunggal yang sama. Asal satu data sehingga kami bisa intervensi. Kami ingin kemiskinan ekstrim lewat melalui berbagai program termasuk Bantu Umak. Tahun depan selain dianggarkan Rp72 miliar juga ditambah BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami bisa menghapus kemiskinan ekstrim seperti yang digariskan Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Sunaryo juga mempersilakan BPS Pusat, Provinsi hingga Kabupaten untuk memantau program yang dilakukan Muba.
“Jadi kami menginformasikan semua kemiskinan, silahkan lihat signifikan tidak data kami ini dengan BPS. Terakhir kami ingin tepat sasaran. Tolong dibantu mekanisme penghitungan sehingga tepat sasaran. Saat ini tidak ada komplain dan sanggahan berati ini bagi yang masyarakat menganggap tepat sasaran dan yang menerima merasa layak menerima bantuan,” katanya.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Dr Nurma Midayanti, S.Si., M.Enc.Sc. menyambut baik kedatangan dan koordinasi oleh tim Muba.
Bahkan dia mengatakan sudah menyiapkan bahan yang pas. Melalui paparan yang berjudul Tingkat Kemiskinan, Peluang Tantangan.
Menurut dia, kemiskinan ini memang jadi tantangan bagi seluruh wilayah Indonesia tidak saja di Muba.
Nurma menjelaskan bagaimana menghitung angka kemiskinan.
“Garis kemiskinan itu penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Data diambil dari Maret sampai September. AD 52 komoditi makanan untuk mencari hasil kebutuhan makanan serta ada 51 komoditi non makanan. Melalui imputasi dua komoditi didapat angka kemiskinan.
“Semisal, seorang kepala keluarga meskipun secara riil tidak menyewa tapi didata. Indikatornya kemiskinan nasional. Tapi yakinlah pendataan regsosek petugas kami banyak dan diverifikasi ulang. Sehingga keluaran datanya valid, melibatkan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dikonfirmasi sampai Kepala RT,” urainya.
Nurma menyebut se Indonesia ada 78.318.709 keluarga. 248.546.234 penduduk yang datanya sudah final dan kini di Bappenas. Seluruh data Regsosek siap digunakan di Pusat Data Nasional (PDN).
“Nah soal Bantu Umak nanti bisa dipantau. BPS tak boleh memberikan data langsung karena kami menyerahkan ke Bappenas. Nanti ada Kepmen dan Permen yang memungkinkan kabupaten bisa memakai data ini. Jadi data kita masuk ke Sepakat, diharapkan hingga pemerintah desa bisa mengakses. Soal mekanisme dan pemanfaatan itu ada di Bappenas,” jelasnya.(berry)
