Sriwijayamedia.com – Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang melaksanan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran semester I Tahun Anggaran (TA) 2023 di Satker lingkup KPPN Palembang, Kamis (31/8/2023).
Rapat koordinasi ini mengusung tema “Tingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel”.
Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno menegaskan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus APBN. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja BPN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.
“Besar pagunya yang dapat direalisasikan, dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin rata, dan stabilitas perekonomian yang semakin terjaga,” terangnya.
Dia mengaku tujuan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja selama periode semester 1/2023 serta melakukan koordinasi langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran di semester 2 Tahun 2023.
Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan anggaran.
“Alhamdulillah tahun ini, KPPN Palembang melayani untuk satker yang merupakan satker KL sebanyak 281 satker. Oleh karena itu, pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaan anggaran yang kami laksanakan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan bahwa belanja pemerintah atau government spending merupakan salah satu komponen yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian melalui APBN.
Mengingat pentingnya peran tersebut, ia menegaskan pentingnya bagi satker untuk melakukan berbagai langkah untuk mendorong kinerja pelaksanaan anggaran.
“Diketahui, pagu dana yang dikelola oleh KPPN Palembang adalah sebesar Rp23,94 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,47 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,47 triliun,” imbuhnya.
Untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 sebesar Rp5,88 triliun atau sebesar 43,6 persen. Rinciannya adalah realisasi belanja pegawai sebesar Rp 2,20 triliun (61 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 3,6 Triliun), realisasi belanja barang sebesar Rp 2,22 triliun (45,2 persen dari pagu belanja barang sebesar Rp 4,91 triliun).
Realisasi belanja modal sebesar Rp1,45 triliun (29,3 persen dari pagu belanja modal sebesar Rp 4,93 triliun) dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 12 miliar (48,7 persen dari pagu belanja bantuan sosial sebesar Rp 25 miliar), realisasi belanja transfer ke daerah sampai Juli 2023 sebesar Rp 5,51 triliun atau sebesar 52,7 persen.
Adapun dengan rinciannya sebagai berikut realisasi dana transfer umum (DAU dan DBH) sebesar Rp3,54 triliun atau 48,1 persen dari pagu dana transfer umum sebesar Rp7,37 triliun.
Realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK non fisik) sebesar Rp 1,69 triliun atau 64,7 persen dari pagu dana transfer khusus sebesar Rp 2,61 triliun dan realisasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 280,9 miliar atau 57,5 perse dari pagu DD sebesar Rp 488,6 miliar.
“Saya juga menyerahkan penghargaan kepada satker berprestasi dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu besar, satker Satbrimob Polda Sumsel, satker BKKBN Sumsel, satker operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VIII.
Kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu sedang, satker Polres Prabumulih, satker Kanwil KemenkumHAM Sumsel, satker Ditpamobvit Polda Sumsel.
Sementara kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu kecil yaitu satker Pengadilan Tinggi Agama Palembang.(ton)
