Sriwijayamedia.com- Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu), dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Darma Budhy, ST., MT., membuka sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) gelaran Kantor Wilayah (Kanwil) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel, di Ballroom The Alts Hotel Palembang, Selasa (15/8/2023).
Turut hadir didalam acara tersebut yakni Kepala Kanwil BI Provinsi Sumsel Ricky Perdana Rozali, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Butet Linda Helena Pandjaitan, Asisten II bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Palembang Ahmad Zulinto, dan undangan lainnya.
“Sosialisasi ini diinisiasi BI bekerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) guna mendukung perluasan dan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata Asisten II bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Darma Budhy.
Dia menyebut KKI merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sumsel telah memiliki Pergub No 31/2022 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan APBD yang dilaunching pada Juni 2023 bersama PT Bank Pengkreditan Daerah (BPD) Sumsel dan Bangka Belitung (Babel) selaku bank Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
“Manfaat implementasi KKI akan mengurangi penggunaan transaksi tunai dalam rangka mendorong peningkatan digitalisasi transaksi. Implementasi KKI dapat mendorong akuntabilitas dan transparasi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kartu kredit, masih kata dia, adalah salah satu alat yang penting dalam kehidupan ekonomi modern saat ini.
Dengan kartu kredit, semua orang dapat dengan mudah melakukan transaksi pembelian tanpa harus membawa uang tunai.
Namun, penggunaan kartu kredit juga memerlukan pemahaman dan tanggung jawab tinggi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kartu kredit sangatlah penting.
“Dalam era di mana teknologi terus berkembang pesat, kemudahan dalam bertransaksi juga diiringi dengan berbagai risiko. Saya mengingatkan kepada seluruh semuanya untuk senantiasa berhati-hati dan cermat dalam menggunakan kartu kredit,” pintanya.
Selain itu, pihaknya mengajak semua untuk menjaga pengelolaan keuangan dengan bijak.
Kartu kredit, meskipun memberikan kemudahan, juga dapat menimbulkan utang yang sulit diatasi jika tidak dikelola baik.
“Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama dalam hal penggunaan kartu kredit, sehingga kita dapat menghindari masalah finansial yang tidak diinginkan,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Butet Linda Helena Pandjaitan mengapresiasi semua pihak yang telah menunjukkan komitmen dan kolaborasinya untuk mendukung kesuksesan dan kelancaraan KKI serta merupakan komitmen kita bersama memajukan ekonomi keuangan baik dipusat ataupun di daerah.
“Implementasi KKI untuk segmen pemerintah merupakan salah satu solusi untuk kita mengakselerasi digitalisasi transaksi belanja barang ataupun jasa pemerintah baik itu dipusat ataupun di daerah,” imbuhnya.
KKI merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI tertuang dalam Inpres No 2 untuk menggunakan transaksi non tunai dalam belanja barang dan jasa oleh pemerintah.
Dimana KKI merupakan bagian dari afirmasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam semangat gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
“BI mengembangkan KKI sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional bangga buatan Indonesia dari aspek sistem pembayaran, khususnya terkait dengan digitalisasi pembayaran pembelian barang dan jasa baik pusat maupun daerah,” jelasnya.(ton)
