Sriwijayamedia.com – Anggota DPR RI Komisi VI Amin AK mengaku pihaknya tak mempersoalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) selagi dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Amin AK atas isu pengalokasian PMN, dalam Forum Group Discussion dengan tema “Penyertaan Modal Negara ke BUMN: Untuk Untuk Siapa?”, digelar Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI, Rabu (12/7/2023).
Secara tegas, Amin memperingatkan bahwa pemberian PMN harus dilandasi oleh kepentingan rakyat, mengingat anggaran PMN dialokasikan dari APBN.
“Di setiap bisnis dan pembangunan yang dilakukan pemerintah, kami selalu mempertanyakan multiple effect apa yang sekiranya mampu menguntungkan masyarakat,” tutur Amin.
Amin mewanti-wanti pemerintah agar mempergunakan PMN sebaik mungkin. Bahkan, pihaknya tak ragu menolak pengajuan pemberian PMN kepada BUMN atau proyek pemerintah yang dianggap fraud dan tidak menguntungkan.
“Kita pernah menolak beberapa pemberian PMN yang diajukan BUMN untuk menyelamatkan beberapa perusahaan. Kita juga mengkritisi berbagai proyek infrastruktur yang berpotensi merugikan negara seperti Kereta Cepat Jawa Barat (KCJB),” papar Amin. (adjie)
