Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Sumsel Naik 10,63 Persen dan 4,59 Persen

Kepala Kanwil DJPb Sumsel sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel Lydia Kurniawati Christyana/sriwijayamedia.com-ocha

Sriwijayamedia.com – Forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel beranggotakan unit kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Babel, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim), Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang mencatat pendapatan dan belanja negara terealisasi per 31 Mei 2023 sebesar Rp7,09 triliun dan Rp14,81 triliun.

Capaian ini meningkat masing-masing 10,63 persen dan 4,59 persen dari tahun lalu.

Bacaan Lainnya

Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sumsel sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, dalam rapat pleno Forum ALCo Sumsel, di Ruang Sekretariat Bersama Kemenkeu Sumsel, Jalan Kapten A Rivai No 3 Palembang, Senin (26/6/2023).

“Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Mei 2023 ini terealisasi 33,95 persen dari total anggaran
Rp43,63 trililun. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,69 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,12 triliun,” tuturnya.

Realisasi TKD ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, yakni mengalami peningkatan sebesar 3,44 persen. Peningkatan ini didukung kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang naik 301,07 persen; DAK non Fisik, naik 21,19 persen; Dana Insentif Daerah (DID) naik 82,09 persen; dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 53,53 persen.

Menurut dia, peningkatan ini merupakan suatu momentum peningkatan yang perlu untuk dijaga dan ditingkatkan melalui pemenuhan dokumen administrasi persyaratan penyaluran TKD secara akurat dan tepat waktu.

“Secara lebih lanjut, total kenaikan kinerja penyaluran DBH adalah sebesar Rp932,6 miliar. Yakni dari Rp1,74 triliun pada 31 Mei 2022 menjadi Rp2,67 triliun pada 2023,” imbuhnya.

Angka ini disumbang dari kenaikan penyaluran DBH PPh (3 persen), PBB (11,54 persen) dan Cukai Hasil Tembakau (8,93 persen).

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah pada periode 31 Mei 2023 ini mengalami pertumbuhan 7,12 persen dari tahun lalu. Naik dari Rp8,48 triliun menjadi Rp9,08 triliun. Kenaikan ini ditopang pertumbuhan belanja barang jasa (9,02 persen) dan belanja lainnya (80,97 persen).

Dia melanjutkan manfaat APBN pada periode ini tampak nyata melalui adanya peningkatan belanja barang dan
jasa yang disebabkan oleh percepatan serapan belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang/jasa untuk diberikan kepada masyarakat.

Sementara peningkatan belanja lainnya karena percepatan serapan pada belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

“APBN wilayah Sumsel menunjukkan kinerja positif dengan persentase realisasi pendapatan dan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu. Momentum ini akan terus dijaga di periode-periode mendatang untuk terus mengawal pemulihan
ekonomi di Provinsi Sumsel,” jelasnya.(ocha) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *