Sriwijayamedia.com – Guna memperkuat sinergi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu serta elemen masyatakat, di Kantor Bupati OKI, Rabu (14/6/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) H Husin, S.Pd., MM., M.Pd., menyatakan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pilkada.
“Oleh karena itu, melalui rakor ini diharapkan terwujudnya sinergisitas kuat dan berkesinambungan, dalam upaya menciptakan Pemilu dan Pilkada demokratis dan damai,” ucap Sekda Husin.
Sekda melanjutkan sinergitas harus dikuatkan secara berkesinambungan antar Penyelenggara Pemilu, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), tokoh adat, pasangan calon kepala daerah, parpol pendukung dan lain sebagainya.
“Waspadai dan cegah hal-hal yang dapat menciderai proses Pilkada seperti perang hoax dan propaganda, money politik, politik identitas, black campaign, serangan fajar, intimidasi dan lain-lain,” terang Sekda.
Sekda berharap para stakeholder dapat mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Sementara itu, Kabag Operasional Polres OKI Kompol Adriansyah mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.
“Kami lakukan antisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” imbuhnya.
Perihal pengamanan, lanjut Andriansyah, Polri mendampingi mulai dari proses awal yang sifatnya administrasi sampai dengan hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan.
“Pengamanan mulai rangkaian kampanye, proses pemungutan suara, rekapitulasi ditingkat pusat, hingga tahapan bila ada gugatan,” jelasnya.
Setali tiga uang, Kajari OKI Dicky Darmawan menambahkan sesuai program Kejaksaan Agung untuk menyukseskan pesta demokrasi yang adil dengan hasil terbaik bagi bangsa dan negara, Kejari OKI mendirikan Posko Pemilu 2024.
Keberadaan posko pemilu ini diklaim menjadi salah satu upaya mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu 2024.
“Kegiatan dalam Posko Pemilu 2024 diantaranya memberikan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat dan parpol peserta pemilu apabila menemui permasalahan menyangkut pemilu,” terangnya.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu OKI melalui Gakkumdu (penegak hukum terpadu) serta instansi terkait lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemilu.
Selain itu, Lembaga kejaksaan berfungsi sebagai pengacara negara dalam melindungi tugas KPU dan Bawaslu, jika terjadi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara.
“Apabila pelaksanaan pemilu ada masalah hukum, kejaksaan siap memberikan konsultasi agar bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum atau tidak berlanjut ke pengadilan,” ulas Kajari.(jay)
