Muba Siapkan Anggaran Rp32 Miliar Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Dinsos Muba rapat finalisasi dan pemantapan data P3KE dalam penyaluran bansos tahun 2023, di ruang rapat Randik, Rabu (24/5/2023)/sriwijayamedia.com-berry

Sriwijayamedia.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Muba mengadakan rapat finalisasi dan pemantapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2023.

Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi, SH., MH., diikuti OPD terkait serta Kepala BPS Muba Trio Wira Dharma, S.ST., MM., di ruang rapat Randik, Rabu (24/5/2023).

Bacaan Lainnya

Kepala Dinsos Muba Ardiansyah, SE., MM., menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem adalah fenomena multidimensi, dimana kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu, makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal dan lainnya.

“Data P3KE Kabupaten Muba berdasar desil 1-3 sebesar 239.549 jiwa. Data Desil 1 yang disisir oleh Bappeda Muba sebesar 66.326 jiwa dan 12. 744 KK. Jadi dari hasil pemadanan data bersama Bappeda usulan skema yang bisa diterapkan anggaran bantuan ekstrem sebesar 32.025.000.000,” jelasnya.

Menurut dia, dasar hukum Inpres No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terbit 8 Juni 2022 dan berdasar keputusan Bupati Muba No 13/2023 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Muba.

“Arahan pak Presiden RI Joko Widodo, kita harus kolaborasi. Target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Jadi kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman seluruh stakeholder terhadap data P3KE, melahirkan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan penggunaan data P3KE di Kabupaten Muba,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi berharap tujuan dari rapat tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Muba dapat ditanggulangi.

“Masalah Ini melibatkan multi sektor yang mana bagian terbesarnya itu adalah perencanaan. Perencanaan tidak bisa lepas dari data. Namun jika tidak ada data yang akurat dan terpercaya, maka penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak akan dapat kita lakukan dengan benar,” jelasnya.

Yudi meminta OPD terkait untuk membuat sebuah big data yang jelas dan terperinci agar nantinya dapat dilakukan tindakan yang tepat terhadap data tersebut.(berry)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *