Tuntut Status CPNS, Puluhan Guru Honorer Kabupaten Klaten Jateng Datangi DPR RI

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam FGTHK2 Kabupaten Klaten Jateng melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (9/3/2023)/sriwijayamedia.com-adjie

Sriwijayamedia.com – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Tenaga Honorer K2 (FGTHK2) Kabupaten Klaten Jawa Tengah (Jateng) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Para guru honorer ini menuntut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2017 yang memenangkan gugatan guru tanpa tanda jasa terkait status pengangkatan sebagai CPNS.

Bacaan Lainnya

“Kami ingin menuntut keadilan di sini karena kami adalah dari Kabupaten Klaten honorer K2 yang sudah lulus tes CPNS pada tahun 2013, tapi kami tidak menerima SK. Kemudian kami menuntut ke PTUN Jogja dan dinyatakan menang. Kemudian mereka banding ke PTTUN Surabaya kami dinyatakan menang lagi, kemudian mereka banding lagi hingga ke tingkat kasasi putusan MA pada tahun 2017 tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan,” ungkap Koordinator Aksi (Korak) Aryani Susilawati, disela-sela aksi.

Aryani menuturkan, dirinya bersama rekan-rekannya telah lulus tes sebagai CPNS sejak 2013 lalu. Namun SK pengangkatan sebagai CPNS tak kunjung diterima.

“Kami ke sini ingin menuntut putusan itu (MA) untuk segera dilaksanakan. Kami sudah mengabdi mendapatkan honor Rp300.000 per bulan kami jalani tapi kok tidak ada perhatian dari pemerintah sampai saat ini makanya kami putuskan untuk datang ke sini,” lanjut Aryani.

Oleh karena itu, masih kata Aryani, dirinya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan institusi terkait seperti KemenPAN RB dan BKN agar segera mengangkat guru honorer sebagai CPNS.

“Kami menuntut supaya Pak Joko Widodo selaku Presiden untuk menugaskan instansi terkait seperti BKN (dan) MenPAN untuk menerbitkan NIP kami supaya kami menjadi CPNS,” tegasnya.

Dalam aksinya di depan DPR RI, FGTHK2 juga meminta Komisi X DPR RI untuk memfasilitasi audiensi agar guru honorer bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung.

“Kami juga sudah berkirim surat kepada Komisi X DPR RI sejak bulan lalu, tetapi belum direspon,” keluhnya. (adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *