Sriwijayamedia.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel mengklaim realisasi APBN sampai 28 Februari 2023 menunjukkan tren perbaikan, dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp2,62 triliun.
Kontributor utama penerimaan tersebut yaitu dari pajak sebesar Rp2,36 triliun, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp60,66 miliar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp202,28 miliar. Sementara dari sisi belanja negara, komponen kelanja pemerintah pusat tumbuh positif 12,72% yang dipengaruhi oleh program dukungan perlindungan sosial.
“APBN wilayah Sumsel sampai 28 Februari 2023 ini menunjukkan kinerja positif, didukung kinerja pendapatan yang kuat dan diimbangi kinerja belanja yang terjaga dengan baik,” aku Kepala DJPb Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, dalam rilisnya, Jum’at (31/3/2023).
Dia mengaku menguatnya penerimaan pajak itu disebabkan beberapa hal, diantaranya terjaganya transaksi ekonomi, kenaikan angsuran PPh WP Badan, dan dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Khusus untuk PNPB, masih kata dia, pada Februari 2023 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan biaya pendidikan di masa semester genap, dan pendapatan jasa kepelabuhan.
Kemudian, untuk kegiatan asistensi rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan anak terlah disalurkan Rp500 juta melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Dalam realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), secara nominal dan persentase lebih rendah dibandingkan dengan periode sama,” terangnya.
Dia melanjutkan dari empat jenis TKD yang telah disalurkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan.
Kinerja penyaluran DAU lebih rendah dari periode tahun sebelumnya, mengingat DAU yang baru disalurkan adalah bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
Sementara bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yaitu penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan umum belum semua Pemda di Sumsel yang menerima penyaluran.
Hanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur yang telah menerima penyaluran semua jenis bagian DAU tersebut.
“Perekonomian Sumsel terus melanjutkan proses pemulihan ekonomi yang semakin baik, meskipun tetap perlu mewaspadai risiko-risiko yang membayangi ekonomi Indonesia dan Sumsel secara khusus,” jelasnya. (ocha)
