Sriwijayamedia.com – Transparency International merilis Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 anjlok dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan banyak stakeholder yang bertanggungjawab dan berperan untuk CPI.
“Silakan lihat faktor-faktor yang dinilai. Seperti sektor pelayanan publik, perijinan usaha, kepastian hukum, iklim ivestasi, democracy, law enforcement, political dan lainnya,” kata Direktur Eksekutif Studi Rakyat Demokrasi (SDR) Hari Purwanto, di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).
Menurut Hari, padahal CPI terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 32 point. Waktu itu tidak ada yang ribut, termasuk Novel pun berdiam diri saja.
“Pimpinan BW, AS kemana saat tahun 2012. Mereka (Novel, BW dan AS) diam saat KPK dikuasai dan dikoptasi kemana. Pungli di pelayanan publik masih marak, tambang illegal masih menjamur, suap perijinan masih banyak. Urus Ijin usaha masih ada suap. Korupsi di DKI masih banyak dengan modus lebih bayar. Dan itu kan juga bentuk korupsi yang mengakibatkan menurunnya CPI,” tegasnya.
Begitu pun formula E juga korupsi. Jika mereka betul-betul pemberantas korupsi, pihaknya mengajak agar dapat mendukung KPK untuk mengungkap korupsi di DKI.
Selama ini, kata dia, DKI dilindungi oleh orang yang mengklaim pendekar pemberantas korupsi dan KPK sendiri harus menunjukkan keseriusan.
Bahkan keseriusan tersebut dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan permintaan penghitungan kerugian negara.
“Dengan menggandeng BPK, KPK tidak memerlukan syarat harus tahap penyidikan, bisa juga pada tahap penyelidikan. BPK wajib audit penggunaan APBD DKI tahun 2019, khusus Formula E. Tahapan dari penyelidikan menuju penyidikan dalam penanganan korupsi Formula E bisa menjadi salah faktor dominan CPI,” jelasnya.(Irawan)
