Sriwijayamedia.com – Pengurus Wilayah (PW) Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Provinsi Sumsel dan pengurus daerah kabupaten/kota se Sumsel periode 2022-2026 resmi dikukuhkan, di Griya Agung Palembang, Minggu (8/1/2023).
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Umum (Ketum) PB PII Pusat Nasrullah Larada, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, Ketua PW PB PII Sumsel H Budiarto Marsul, Bendahara PW PB PII Sumsel Mgs Syaiful Fadli, dan tamu undangan lainnya.
Ketum PB PII Pusat Nasrullah Larada yang melantik langsung PW KB PII Sumsel menegaskan pihaknya mengapresiasi ternyata pelajar di Sumsel cukup kritis, dan berpikir kedepan.
“Tak banyak kalangan millenial tertarik di pertanian. Mudah-mudahan Sumsel kedepan bisa menjadi salah satu contoh provinsi di Indonesia, dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM),” terangnya.
Sementara itu, Ketua PW PB PII Sumsel 2022-2026 Dr H Budiarto Marsul melanjutkan usai pelantikan, pihaknya akan melangsungkan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) untuk membuat program kedepan.
“Pertama kami akan konsolidasi internal, melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pelajar, supaya mereka bisa berperan dimanapun berada,” bebernya.
Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati menambahkan pihaknya mengapresiasi atas pelantikan PW KB PII Sumsel.
“Organisasi masyarakat seperti PII telah banyak menelurkan para pejabat. Saat ini PW KB PII Sumsel diketuai Dr H Budiarto Marsul, yang berkiprah baik di legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.
Dia yakin dan percaya bahwa peran PII dan KB PII di Sumsel akan menambahkan penguatan dalam pembangunan Sumsel menuju Sumsel Maju Untuk Semua.
Usai pelantikan diisi dengan seminar dengan mengangkat tema Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.
Dia menilai Gerakan Sumsel Mandiri Pangan harus mendapat support, terutama dari DPRD. Tak hanya dari anggaran, tetapi juga dari gerakan.
“Kami juga meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mensupport hal itu. Karena hal itu ternyata bisa menjadikan masyarakat mandiri, tidak tergantung lagi dengan komoditi yang kadang sering diperjualbelikan dengan harga seenaknya,” terangnya.(ton)
