Sriwijayamedia.com – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H Iskandar, SE., memastikan komitmennya untuk mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Selasa, (17/1/2023).
Bupati Iskandar mengatakan pesan presiden sejalan dengan program pembangunan serta visi misi dan program prioritas Kabupaten OKI.
“Bahwa antara pemerintah pusat dan daerah itu tegak lurus, satu visi dan misi seperti persoalan penurunan kemiskinan, stunting, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, keamanan dan ketertiban masyarakat kita jaga,” aku Iskandar.
Pada Rakornas mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi itu, Presiden Jokowi mengingatkan 6 hal penting kepada para pimpinan daerah.
Antara lain tentang pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan, serta toleransi antar umat beragama.
Soal inflasi, masih kata Bupati, Kepala Negara menekankan untuk berhati-hati. Presiden menuturkan di tahun 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
“Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat akan merasakan dampak resesi. Untuk itu, semua harus lebih berhati-hati,” terangnya.
Jokowi juga meminta Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
“Jadi jangan cuma terima laporan saja, semuanya harus sering-sering ke pasar mengecek harga pangan,” terang Bupati menirukan pesan Presiden.
Terkait kemiskinan ekstrim, ditarget berada di nol persen di tahun 2024 mendatang. Begitupun soal stunting, Presiden menekankan agar jader posyandu aktif dalam penanganan stunting.
“Soal investasi, jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari, jangan berbulan-bulan. Keseluruhannya mesti sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan belanja produk lokal, ” jelasnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal branding daerah. Presiden menginginkan setiap daerah memiliki brand sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas daerah, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya.
“Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati,” imbuhnya. (jay)
