Polemik pada kasus pertanahan yang kerap menjadi konflik sosial menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah setempat, sehingga permasalahan tersebut harus bisa dicari jalan solusinya.
Guna memahami akar permasalahan dan mencari jalan keluar terbaik terkait kasus pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema l”Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan Tahun 2022″, Jum’at (9/12/2022).
FGD yang dilaksanakan di Aula Kalpataru Kantor DLHP Sumsel itu dihadiri Drs H Edward Candra selaku Kepala DLHP Provinsi Sumsel sekaligus sebagai Asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel dan diikuti perwakilan dari DLHP di 17 kabupaten/kota Sumsel.
Edward Candra saat di wawancarai wartawan mengatakan, output dari FGD ini adalah adanya rumusan rekomendasi dari masing-masing kabupaten/kota yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru, bahkan sampai ketingkat Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.(ton)
