Sriwijayamedia.com – Puluhan massa mengatasnamakan diri dari Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik di Kabupaten OKU, melakukan aksi unjuk rasa di halaman DPRD OKU, Kamis (22/12/2022).
Aksi massa ini datang dengan cara konvoi kendaraan bermotor lengkap dengan atribut demo seperti spanduk bertuliskan protes terhadap kebijakan DPRD OKU.
Massa memproyes tentang adanya kenaikan gaji Ketua RT di dua kecamatan yakni Baturaja Barat dan Baturaja Timur hingga 100 persen.
“OKU ini bukan hanya di dua kecamatan saja. Kebijakan dewan ini tidak adil, padahal di desa-desa juga banyak ketua RT. Masak yang naik cuma gaji Ketua RT di dalam kota saja,” teriak Koordinator Aksi (Kotak) Jose Robert.
Selain itu, kata Jose, pihaknya juga memprotes soal adanya kebijakan pemotongan anggaran sebanyak 30 persen di seluruh SKPD di OKU pada tahun anggaran 2023 nanti.
“Jelas kebijakan ini bakal menyengsarakan rakyat kecil. Bayangkan saja bagaimana SKPD, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan bisa maksimal bekerja melayani masyarakat, jika dana operasional dipotong 30 persen,” tutur Jose.
Belum lagi terkait anggaran di OKU yang saat ini defisit hingga Rp100 miliar.
“Kita ini defisit, namun pembangunan tetap jalan. Ironisnya, pembangunan yang dilakukan bukan skala prioritas dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Namun, seakan lebih mementingkan kepentingan pribadi setiap anggota dewan. Mereka terlalu memaksakan diri agar proyek mereka bisa jalan,” terang Jose.
Atas hal itu, massa mendesak agar DPRD OKU membatalkan pemotongan anggaran sebesar 30 persen di setiap SKPD dan menunda menaikan gaji Ketua RT hingga dana di OKU benar-benar stabil.
“Kalau tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, maka sebaiknya kebijakan itu dibatalkan saja. Sebab hal ini menimbulkan kecemburuan bagi Ketua RT di desa-desa,” tegasnya.
Setelah puas berorasi, massa mencoba bergerak masuk ke dalam gedung DPRD OKU, namun aksi mereka dihalangi aparat keamanan yang sedang berjaga di pintu masuk.
Kehadiran massa aksi ini ditemui anggota DPRD OKU Tito.
Tito mengajak perwakilan massa untuk berdiskusi dan duduk bersama untuk menemukan jalan keluar yang tepat, sesuai dengan tuntutan massa aksi.(rnj)
