Sriwijayamedia.com – Warga Jakarta mungkin belum menyadari kalau nama Ir. Sukarno belum ada di peta jalan DKI Jakarta. Hegemoni Orde Baru dan semangat de-Sukarnoisasi tampaknya masih lekat di birokrat Jakarta.
Menariknya, nama sukarno justru dielu-elukan di luar negeri. Nama Sukarno tercatat sebagai nama jalan di Mesir dan Maroko. Serta nama taman di sejumlah negara.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (FORKID) menyatakan itikad untuk memperjuangkan agar nama Sukarno bisa menjadi nama jalan di DKI Jakarta.
“Sukarno itu pribadi yang komplit sebagai pahlawan bangsa. Dia penggali nilai-nilai Pancasila, membacakan teks Proklamasi didampingi M Hatta, Presiden Pertama RI. Dia sudah dtetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional,” ujar Bandot DM, Koordinator FORKID, Senin (19/12/2022).
Ir Sukarno menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No 83/TK/TAHUN 2012 tanggal 7 November 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI pertama almmarhum Dr (HC) Ir Soekarno.
Sebelumnya, Soekarno-Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 081/TK/1986 yang ditandatangani Presiden Soeharto.
Pada era reformasi, 14 Januari 1999, Soekarno mendapat penghargaan Lencana Tugas Kencana dari pemerintah. Gelar pahlawan nasional untuk Soekarno diusulkan 16 Juli 2012 oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Dengan serangkaian jasa dan pengakuan negara terhadapnya, tidak ada nama Jalan Ir Sukarno di Jakarta tentunya memprihatinkan.
Menurut Bandot, wacana Jalan Sukarno di Jakarta sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, di medio 2013 merebak wacana mengganti nama jalan Merdeka Utara dengan Jalan Ir Sukarno.
Perubahan nama jalan tersebut merupakan usulan dari Panitia 17 yang diketuai mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Jokowi yang kala itu masih Gubernur DKI telah menyetujui usulan tersebut, tetapi akan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengesahkannya melalui keputusan presiden.
“Jadi perjuangan kami sebenarnya hanya melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh pak Jimly dan pak Jokowi,” tutur Bandot
Menurut Bandot, langkah yang dilakukan adalah riset untuk mendukung usulan tersebut dan secara bertahap melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, terutama anak-anak Bung Karno. Baik anak biologis maupun anak ideologis.
Selain itu, tentu saja akan menjalin komunikasi kembali dengan pihak DKI Jakarta dan Presiden Jokowi mengingat masih tetap ingin menempatkan nama Sukarno menggantikan medan merdeka utara.
“Kami juga mengambil momentum rencana perpindahan ibukota negara ke IKN Nusantara. Artinya harus ada monumen untuk mengenang Ir Sukarno dan relasinya dengan sejarah Jakarta. Tak ada tempat yang lebih tepat dibanding jalan di depan Istana Negara. Sukarno Presiden RI yang pertama mendiami Istana Negara,” jelasnya.(Irawan)
