Sriwijayamedia.com – Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (KPNPA) RI Sumsel menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Walikota (Wako) Palembang dengan beberapa tuntutan, Senin (26/12/2022).
Ketua BPI KPNPA RI Feri Yandi, SH., mengatakan pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera mengevaluasi oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) yang diduga meminta uang terhadap Kepala Sekolah SD, SMP dan Kepala Sekolah Swasta terkait masalah baju Kopri dan banner yang ditetapkan dari Disdik Kota Palembang.
Selain itu, Feri juga meminta pemerintah dapat mengevaluasi Kepala Inspektorat Kota Palembang yang tidak bisa mengevaluasi dinas-dinas yang berada di Kota Palembang.
“Kan anggaran besar ada di Inspektorat terkait pelaksanaan pengawasan internal secara berkala capai Rp3.258.100.000, namun masih banyak dugaan korupsi di Kota Palembang dan pungli sekolah,” tuturnya.
Jika tidak bisa mengawasi Kepala Sekolah SD dan SMP yang berada di Kota Palembang, masih kata dia, lebih baik Kepala Disdik Kota Palembang segera mundur dari jabatannya.
Terkait dugaan pungli yang sudah cukup lama dan meresahkan kepala sekolah, pihaknya akan segera melaporkan hal itu ke Kejari Kota Palembang.
Dia mendesak Sekda untuk lebih tegas terhadap dinas-dinas yang melakukan pungli atau yang diduga melakukan perbuatan yang tidak mestinya dilakukan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Palembang Jamiah Haryanti menambahkan pihaknya tidak pernah membiarkan sesuatu berlarut-larut.
“Jika mereka tidak suka harusnya mereka konfirmasi dulu. Jika memang mereka mengatasnamakan rakyat. Karena saya sendiri Insya Allah amanah,” jelasnya.(ocha)
