Sriwijayamedia.com – Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada Jumat, 4 November 2022. Secara serentak, aksi juga dilakukan di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jabar, Semarang di Jateng, Batam di Kepri, Medan di Sumut, dan di beberapa kota industri lain.
Dalam aksi itu, ada tiga tuntutan yang akan diusung. Pertama menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi dan ketiga, menolak omnibus law.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor automotif.
“Itu bohong, karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami melihat tidak ada PHK,” tegas Said, Rabu (2/11/2022).
Pihaknya meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator kalau tahun 2023 nanti ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang melada Indonesia.
Sebagai ILO Governing Body, masih kata Said, bahwa benar ada fakta di tahun 2023, dimulai di akhir tahun ini, ada tanda-tanda resesi melanda dunia.
Dimana secara teori resesi akan terjadi manakala ekonomi dalam 2 quartar berturut-turut pertunbuhan ekonomi negatif. Sementara itu, untuk Indonesia pertumbuhan ekonominya positif. Sehingga bisa dikatakan tidak ada resesi.
“Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflansi 10,1 persen. Jerman inflansinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh,” terang Said Iqbal.
Ekonomi Indonesia di quartal dua tumbuh 5,1% dan quartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina.
“Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu,” ucap Said Iqbal.
Dia mempertanyakan apa motif menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi.
Sebab dampaknya sangat merugikan buruh. “Pengusaha hitam” memanfaatkan situasi ini untuk meminta tidak ada menaikan upah dan melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan buruh outsourcing.
Indonesia adalah negara terkaya nonor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 terbaik sedunia. Ditambah dengan dua quartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, pihaknya meminta tidak ada PHK karena alasan resesi.
Selain itu, lanjut Iqbal, buruh juga meminta kenaikan upah 13%. Dasarnya inflansi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari mnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78,” papar Said Iqbal.
Akibat kenaikan BBM, daya beli buruh turun 30%. Apalagi 3 sektor yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak tinggi. Yaitu makanan minuman, transportasi, dan tempat tinggal.
“Apa dasar kenaikan upah 13%? “Inflansi Januari -Desember diperkirakan sebesar 6,5%. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%,” tegasnya.
Selain itu, dua tuntutan di atas pihaknya menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh.
Dia berharap mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk membatalkan omnibus law.(Santi)
