Sriwijayamedia.com – Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan apresiasinya atas seminar nasional gelaran Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sumsel.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menjadi keynote speaking pada acara seminar dan DILATSUS GN-PK berjudul “Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan mafia tanah dan pungli”, di Palembang, Kamis (24/11/2022).
“Seminar nasional ini memberikan wawasan dan pengetahuan bagi anggota Lembaga Swadaya Manusia (LSM), untuk meliterasi masyarakat tentang hak dan kewajibannya di dalam hukum,” kata Deru.
Menurut Deru, kegiatan ini diharapkan bisa memberikan edukasi masyarakat,bkades, lurah, camat dan lainnya terkait masalah tanah, baik antara perusahaan dengan perorangan, atau perorangan dengan perorangan dan pemerintah dengan perorangan.
Gubernur menyebut munculnya permasalahan tanah di Provinsi Sumsel terjadi karena berbagai faktor. Diantaranya ulah oknum zuriat, pesirah yang masih memiliki stampel peninggalan orang tua, mengetahui tandatangan orangtua dan memalsukan tandatangan orang tua.
“Lalu membuat surat dengan EYD ejaan lama dan diberi segel. Surat itu dijadikan alas hak.sehingga memunculkan permasalahan tanah. Belum lagi masalah kawasan transmigrasi ribuan hektar, yang dulu belum ada penentuan batas tanahnya dan belum ada titik koordinat,” terangnya.
Deru menganggap permasalahan mafia tanah di Sumsel cenderung menurun lantaran banyaknya sertifikat yang sudah diberikan ke personal.
Sementara itu, Ketua DPP GN-PK Provinsi Sumsel M Aminudin menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen GN-PK Sumsel atas tindakan mafia tanah sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Ini sebagai langkah pencerahan tentang hukum. Sehingga kedepan diharap tidak terjebak dengan bujuk rayu oknum tertentu,” jelasnya.(ton)
