Sriwijayamedia.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyusun petunjuk teknis (juknis) penanganan komunikasi krisis di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.
Kepala Diskominfo OKI Alexsander Bastomi, SP., M.Si., menyampaikan tentang pentingnya strategi penanganan komunikasi krisis dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Komunikasi dalam menjaga reputasi pemerintah daerah.
“Krisis dimulai dari hal- hal yang dianggap kecil dan sepele. Untuk itu, perlu pengetahuan untuk mengidentifikasi dan cara mengelola isu agar tidak terjadi krisis,” kata Alex, dalam Rakor PPID dan Bakohumas, di Ruang Rapat Bende Seguguk I Setda OKI, Selasa (1/11/2022).
Alex menilai, pentingnya identifikasi dan penangganan krisis, komunikasi dan memahami dampak krisis, dan penyusunan program, pembentukan tim krisis, dan perumusan tindakan penanganan krisis di pemerintah daerah.
“Jika isu ini tidak bisa kita atasi atau kelola dengan baik, maka akan berkembang menjadi kasus, dan kasus berkembang menjadi krisis. Sehingga, kita harus bisa menganalisis isu,” tutur Alex.
Alex menjelaskan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam manajemen krisis, yang dapat disesuaikan dengan identifikasi isu dan level krisis yang terjadi.
“Terjadinya krisis dapat memberikan potensi negatif untuk organisasi maupun institusi pemerintah. Ketidakmampuan menghadapi krisis juga dapat merusak reputasi dan citra publik. Sehingga, sebisa mungkin manajemen krisis mampu memitigasi risiko berdampak pada kredibilitas institusi,” papar Alex.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo OKI Adi Yanto mengatakan pedoman penanganan komunikasi krisis di lingkup Pemkab OKI disusun menggunakan pendekatan Crisis Emergency Risk Comunication (CERC).
Menurut dia, model CERT digunakan sebagai kerangka komunikasi publik pada keadaan luar biasa di Pemkab OKI.
“Kita menganalisa setiap isu melalui berbagai tahapan antara lain; sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), dan evaluasi (evaluation),” imbuhnya.
Dia mengilustrasikan pada tahap sebelum krisis, pemerintah berkomunikasi dengan publik untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis dihadapi.
“Tujuan komunikasi pra krisis ini untuk meningkatkan kepercayaan diri publik dan juga mengajak semua pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi sipil) untuk mengkomunikasikan hal sama,” terangnya.
Selanjutnya dalam memanjemen isu, pihaknya telah melakukan monitoring media, memantau persepsi publik, atau percakapan di media sosial dengan memanfaatkan aplikasi media monitoring, serta memaksimalkan media sosial (medsos) pemerintah.(Jay)
