Sriwijayamedia.com – Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya mengajak kepala daerah, baik Walikota (Wako) dan Bupati bersinergi dalam mengendalikan inflasi pangan.
Hal itu disampaikan Mawardi Yahya saat menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel secara hybrid, di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (11/10/2022).
“Biasanya jelang akhir tahun, terjadi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Untuk itu, Bupati dan Wako bersama dinas terkait yang tergabung dalam TPID dapat mewaspadai dan segera mengambil tindakan antisipatif untuk menekan laju inflasi,” ucap Wagub.
Inflasi yang terus menerus naik, kata Mawardi, berpotensi akan mengakibatkan tingkat kemiskinan ekstrim dan tingginya pengangguran.
Dia berharap kepala daerah di wilayah Sumsel untuk senantiasa memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Antara lain dengan pelaksanaan pasar murah maupun operasi pasar secara serentak, sehingga dapat memberikan efek yang lebih besar.
Mawardi mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan OPD di wilayah Provinsi terkait percepatan realisasi penggunaan dana transfer umum sebesar 2 persen untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai Desember 2022.
“Inflasi tahun 2022 diperkirakan menghadapi beberapa risiko dipengaruhi oleh instabilitas kondisi cuaca karena dampak la nina, tekanan harga beras, dan juga dampak lanjutan dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap tarif angkutan, bahan makanan dan bahan bangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan BPS Sumsel Dr Ir Zulkipli, M.Si., menambahkan bahwa Provinsi Sumsel pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,26 persen (mtm), 5,60 persen (ytd) dan 6,70 persen (yoy).
Sebagai informasi, penghitungan inflasi di Provinsi Sumsel merupakan gabungan dari penghitungan inflasi di Kota Palembang dan Lubuklinggau dengan bobot inflasi masing-masing 93 persen dan persen.
“Beberapa komoditas dominan penyumbang andil inflasi kumulatif Januari sampai September 2022 yang kiranya menjadi perhatian TPID, antara lain bensin, cabai merah, beras, angkutan udara dan telur ayam ras,” tururnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa TPID perlu mewaspadai perkembangan harga komoditas dan terus memperkuat pengendalian inflasi pangan (GNPIP) di seluruh kabupaten/kota.
Dari perkembangan inflasi yang terjadi sampai dengan September 2022, terdapat dua hal yang dapat dipelajari. Pertama, penyesuaian harga BBM mendorong inflasi transportasi yang memberi tekanan/andil cukup besar yaitu 1,21 persen (mtm) kepada angka inflasi bulanan.
Kemudian, kenaikan BBM memberi dampak bagi kenaikan tarif angkutan darat yang mendorong dampak lanjutan tehadap kenaikan harga-harga komoditas Volatile Food (VF- komoditas pangan bergejolak) seperti beras, bawang merah dan cabai merah.
Kedua, TPID mampu menekan dampak inflasi Volatile Food, tercermin dari inflasi Volatile Food yang turun dari 3,37 persen (mtm) pada bulan Juni 2022 menjadi -0,77 persen (mtm) pada bulan September ini.
“Kedepan, kita masih punya kesempatan lebih besar lagi untuk menurunkan angka inflasi VF seiring penguatan GNPIP di setiap Kabupaten/Kota” paparnya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, MM., melanjutkan TPID dapat memanfaatkan berbagai anggaran pemerintah untuk menangani inflasi.
Seperti belanja wajib yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial tambahan (alokasi 2 persen Dana Transfer Umum (DTU)), belanja tidak terduga (BTT), pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID), hingga optimalisasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes).
“Kami juga mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah sekitar Rp 10 miliar karena termasuk dalam 10 besar provinsi yang mempunyai nilai kenaikan inflasi lebih kecil dari kenaikan nasional,” jelasnya.(ton)
