Sriwijayamedia.com – Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel sekaligus Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumsel H Afrian Joni, SE., MM., mencatat hingga September 2022, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Sumsel terserap sebesar Rp 9 triliun yang dimanfaatkan oleh sekitar 135.427 debitur.
“Dari 135.427 debitur ini , jika dilihat dari NPL atau kredit macet sangat kecil hanya di persentase 0,05 persen saja. Artinya usaha UMKM yang memanfaatkan KUR ini berjalan baik,” kata H Afrian, disela-sela kegiatan Roadshow Literasi dan Inklusi Keuangan, Optimalisasi Akses Keuangan Kepada UMKM dan Pelajar oleh TPAKD Provinsi Sumsel Tahun 2022, di Pendopoan Rumah Kabupaten OKU, Rabu (26/10/2022).
Untuk OKU sendiri, kata dia, dari data OJK, realisasi KUR hingga September 2022 sebesar Rp 825 miliar. Angka ini jauh mengalami peningkatan jika dibanding periode sama tahun 2021 hanya diangka Rp108 miliar.
Dia melanjutkan inflasi di wilayah Sumsel pada September ini diangka 6,7 persen sehingga berdampak pada turunnya minat beli masyarakat.
Namun demikian, hal itu tidak terlalu berdampak terhadap UMKM. Salah satu faktor pendorong yakni program yang digalakan oleh Gubernur saat ini yakni Sumsel Mandiri Pangan.
“Untuk OKU saya apresiasi. Mandiri pangan ini berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan seperti penanaman jagung dan pengembangan budidaya ikan dilakukan masyarakat didukung pihak-pihak terkait,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya juga mengapresiasi kesiapan Pemkab OKU untuk mensukseskan program Pemprov Sumsel.
“Tim percepatan akses keuangan daerah mengikutsertakan stakeholders dan OPD terkait, memiliki misi utama adalah menyediakan media saluran yang akan mengoptimalkan koordinasi antar lembaga pemerintahan serta pemangku kepentingan lainnya,” paparnya.
Hal ini membuka akses kemudahan bagi masyarakat untuk meng-akses sektor jasa keuangan yang seluas-luasnya dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Untuk keberhasilan roadshow TPAKD Provinsi Sumsel ini, gerakan percepatan untuk fasilitasi kemudahan dan kelancaran saluran dukungan dana pemerintah dan lembaga perbankan swasta di daerah melalui literasi dan inklusi keuangan. Tentunya akan memberikan manfaat dalam hal penguatan ekonomi mikro dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan cara pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif,” jelasnya.(rnj)
