Sriwijayamedia.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, di Kementerian ESDM dan Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).
“Aksi ini merupakan aksi serentak LMND seluruh Indonesia, dan akan terus diikuti dengan aksi-aksi susulan dengan massa yang lebih besar hingga pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi,” ungkap Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, dalam orasi politiknya.
Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan lainnya.
Apalagi, kondisi ekonomi rakyat masih belum stabil akibat Pandemi Covid-19.
“Telah terjadi kenaikan kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat, padahal BBM belum dinaikan. Apalagi, kalau BBM sudah naik, pasti akan mendorong kenaikan harga lebih tinggi lagi,” kata Asrul.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk di sektor energi.
Namun, akibat kesalahan pengelolaan, kekayaan ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa mengandalkan impor.
“Liberalisasi ekonomi dengan menyerahkan harga kepada mekanisme pasar bebas adalah sumber masalah. Padahal, pada Pasal 33 UUD 1945, mengisyaratkan agar energi primer tidak diserahkan kepada mekanisme pasar sebab berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Apabila diserahkan maka problemnya adalah harga tidak stabil dan menyusahkan rakyat,” ucapnya.
Oleh karena itu, sarjana lulusan teknik pertambangan ini mendorong agar pemerintah mempercepat proses pembangunan industrialisasi nasional (kilang minyak) untuk mengatasi ketergantungan impor minyak.
“Sejak tahun 2018, nilai impor minyak Indonesia lebih besar daripada ekspor. Itupun, ekspor kita didominasi minyak mentah yang harganya lebih murah ketimbang minyak olahan,” lanjutnya.
Menurut Asrul, krisis energi yang melanda dunia saat ini, harusnya menjadi momentum kebangkitan dan kedaulatan energi nasional.
Dia mendorong agar upaya kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan identifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan harus di tingkatkan di setiap wilayah.
Selain itu, Asrul menyampaikan bahwa pembengkakan BBM bersubsidi akibat kelalaian pemerintah dalam melakukan pendistribusian.
BBM bersubsidi di peruntukan bagi rakyat miskin dan kurang mampu, tetapi realitasnya sebagian besar di konsumsi oleh kalangan menengah ke atas.
“Perlu ada revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian, Penyediaan dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” tegas Asrul.
Terkait, mafia migas dan adanya perusahaan pertambangan yang menggunakan BBM bersubsidi, Asrul mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menegakkan hukum seadil-adilnya.
“Berantas mafia migas sampai ke akar-akarnya dan tegakkan hukum seadil-adilnya sehingga dapat memberikan efek jera,” ungkapnya.
Terakhir, Asrul mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi di tengah masyarakat karena akan membuat rakyat semakin menderita.(Santi)
