Sriwijayamedia.com – Menyoroti secara tajam kenaikan harga BBM yang dianggap terus membuat rakyat terpuruk, ProDEM menggelar diskusi publik di Kantor Sekretariat ProDEM, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2022).
Diskusi publik dihadiri oleh Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara Marwan Batubara, Managing Director Political Economy and Policy Studies/PEPS Anthony Budiawan, Pengamat Intelijen Suripto, dan Ketua Partai Pemersatu Bangsa Eggi Sudjana.
Marwan Batubara mengatakan bahwa pemerintah tidak transparan dalam penentuan harga BBM dan pembaruan kilang minyak yang ada.
“Pak Jokowi waktu itu katanya mau memberantas mafia minyak, tapi nyatanya masih seperti ini. Pak Sudirman Said sebenarnya sudah siap dengan daftar nama mafia yang sudah diserahkan ke Pak Jokowi tapi tidak ditindaklanjuti. Bahkan baru-baru ini pak Jokowi datang ke acara Nasdem dan dia bersama dengan salah satu mafia minyak disitu,” ujar Marwan.
Sementara itu, Anthony Budiawan menambahkan, bahwa sebenarnya kunci dari permasalahan kenaikan BBM saat ini adalah transparansi dari pemerintah.
“Yang harus kita tekankan memang transparansi dan subsidi harus digunakan maksimal. Jika terjadi penurunan pajak deviden sebenarnya akan berpengaruh pada subsidi. Sehingga pendapatan negara menjadi rendah,” ungkap Anthony.
Ia menambahkan bahwa harga pasar menjadi penentu harga BBM di Indonesia. Jadi bukan harga produksi yang mempengaruhi kenaikan harganya. Minyak Indonesia dijual kepada Pertamina, lalu Pertamina menjualnya kepada rakyat.
Pengamat Intelijen Suripto menyampaikan pandangannya terkait kondisi rakyat saat ini di tengah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Pemerintahan sekarang ini belum terstruktur dengan baik. Karena itu, Suripto berharap kalau saja gerakan mahasiswa dan masyarakat bisa terstruktur dan tertata dengan rapih, tentu perubahan akan terjadi.
“Di Indonesia bisa terjadi suatu pergolakan yang sangat luas dan bisa menimbulkan chaos. Butuh seseorang untuk mengamankan situasi chaos. Mesti ada simpul untuk masyarakat bisa menyampaikan unek-unek, yaitu emak-emak, masyarakat, mahasiswa, buruh,dan TNI/Polri. Kalau kelima gerakan ini bisa terstruktur maka gerakan ini bisa melakukan perubahan,” papar Suripto.
Sedangkan Eggi Sudjana mengatakan, publik bisa saja melakukan gerakan untuk membongkar semua kebohongan masing-masing menteri untuk dapat dibawa ke KPK.
“Saran saya agar dibuat daftar kebohongan dari masing-masing menteri. Keperluan saya sebagai advokat saya perlu data kebohongan mereka untuk bisa dibawa dan dilaporkan ke KPK. Kebohongan baik dalam bentuk pernyataan atau hoax. Prodem jangan hanya tagih intelektualnya saja. Kita harus merajut lima elemen tadi, ada TNI/Polri, mahasiswa, buruh dan emak-emak,” jelas Eggi. (kemal/santi)
