Palembang, Sriwijaya Media – Massa yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (Sumsel) menggeruduk ke kantor Walikota (Wako) Palembang, di Jalan Merdeka, Kamis (11/8/2022).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Dedi Irawan mendesak Wako Palembang H Harnojoyo mundur dari jabatannya.
“Setelah kamu menganalisa data hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2015 dan 2017, terdapat indikasi dugaan korupsi yang dilakukan, termasuk dana Covid-19 dan belanja tak terduga,” katanya.
Berdasar lampiran Peraturan Wako Palembang No 83/2017 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 perihal nama penerima bansos, alamat dan besar alokasi hibah pemerintah, ada 4 lembaga yang menerima dana tersebut sekitar Rp 11,7 miliar.
Akan tetapi berbeda dengan data temuan pihaknya yaitu Rp 5,9 miliar. Dari sini pihaknya menduga ada temuan indikasi korupsi.
Selain itu, dana Covid-19 dan data belanja tak terduga yang memang harus dipertanggung jawabkan Wako Palembang.
“Bukan itu saja, penyertaan modal kepada Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dengan saldo investasi permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp 167 Miliar dan 2017 Rp 161 Miliar. Sampai saat ini, SP2J tersebut kolaps. Siapa yang mempertanggung jawabkan miliaran rupiah itu, bahkan rakyat pun tidak tau kemana uang tersebut,” terangnya.
Atas permasalahan itu, pihaknya meminta agar segera mengusut tuntas penggunaan dana Covid-19, dimana miliaran rupiah tidak jelas kemana, usut tuntas dana hibah 2016-2017, usut tuntas kolapsnya SP2J dan meminta Wako bertanggung jawab atas penggunaan anggaran LHP, BTT dan DTT Pajak Daerah 2017 sampai 2021.
Menyikapi hal itu, Staf Ahli Sosial, Politik Setda Kota Palembang Zanariah mengaku siap menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa ke Wako Palembang.
“Jika massa tetap ingin menunggu Wako Palembang silakan saja. Saya disini diutus untuk menerima para aksi damai,” jelas Zanariah.(ton)
