Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, terutama yang berasal dari dapil 3 Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan dan Sungai Menang OKI terus mendorong percepatan pemekaran kabupaten Pantai Timur.
Hal ini terungkap saat jajak pendapat antara anggota DPRD OKI Dapil 3 dengan seluruh kepala desa (Kades) yang berasal dari lima kecamatan dan tokoh masyarakat, di Aula Desa Selapan Ilir, Minggu (10/7/2022).
Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri SH., MH., saat memimpin rapat jajak pendapat tersebut mengatakan bahwa dirinya bersama dengan para anggota DPRD OKI dari dapil 3 sangat konsen memperjuangkan dan memantau pemekaran Pantai Timur melalui jalur politik.
Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mengawal dan terus memantau sejak awal rencana penetapan Kabupaten Pantai Timur.
Menurut politisi PDI Perjuangan OKI ini, beberapa waktu lalu telah dilakukan pergerakan untuk pembentukan DOB Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Kami juga dikonfirmasi pada 7 Juli kemarin telah dilakukan pembahasan pemekaran Papua Barat Daya. Dengan demikian ini membuka ruang bahwa kran moratorium sudah terbuka,” aku Abdi.
Dia.menambahkan, ada 65 DOB yang dimoratorium akan dibahas setelah reses DPR RI pada Agustus mendatang.
“Kemungkinan dari 65 ini tidak akan disetujui semuanya, tinggal keinginan kita masing-masing untuk mengawalnya,” tuturnya.
Jika nantinya Pantai Timur tidak masuk dalam skala prioritas, maka akan dilakukan pemutihan. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu untuk memperjuangkan pemekaran itu sia-sia.
“Kita akan mengulang proses dari awal sebagaimana sebelumnya dan otomatis kita akan mengikuti aturan Undang-undang baru dengan syarat 7 kecamatan dan melalui persiapan selama 2 tahun. Jika demikian, kita akan mulai dari nol lagi memulai dari persetujuan DPRD, Bupati bahkan usulan penambahan kecamatan,” jelasnya.
Untuk itu, Abdi mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Timur untuk berpacu dengan waktu mengawal pemekaran Pantai Timur.
Setelah ini, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan DPRD OKI dan akan segera melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI.
“Pada momen inilah saya mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan kompak dalam mengawal pemekaran ini,” imbuh Abdi.
Setali tiga uang, Wakil Ketua DPRD OKI Nanda, SH., menambahkan bahwa salah satu langkah percepatan pembangunan Pantai Timur ini satu-satunya jalan yaitu pemekaran.
“Mari kita kesampingkan ego, jangan sampai ada kecemburuan antar kecamatan karena pemekaran ini akan menguntungkan semua pihak dan jangan lagi ada penolakan. Karena kita butuh kekompakan dan sinergitas dari semua elemen kalau sampai ini gagal maka kita akan mulai dari awal,” terangnya.
Dengan pemekaran, maka diyakini dapat mempercepat roda pembangunan dan pemerataan di semua sektor.
“Silakan dilihat daerah yang berhasil pemekaran seperti Ogan Ilir, PALI. Semuanya mengalami kemajuan, baik dari infrastruktur maupun ekonomi. Maka sudah sepatutnya pemekaran itu harus kita kawal,” terangnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Pantai Timur sekaligus Ketua KPU OKI Deri Siswanto mengatakan bahwa dirinya mengikuti proses pemekaran Pantai Timur ini sejak awal. Bahkan ketika rapat di DPRD Sumsel, sudah ditetapkan ibu kota nama dan nama kabupaten melalui voting.
“Secara legalitas artinya sudah sah. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPRD mengawal usulan ini. Kalau memang ada kesempatan pemekaran itu harus dikawal agar segera dibahas oleh pemerintah pusat,” paparnya. (jay/adv)
