Kayuagung, Sriwijaya Media – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H Iskandar, SE., berupaya menjaga stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Kebijakan APBD berimbang antara rencana pendapatan dan belanja menjadi pilihan untuk mewujudkan APBD OKI yang sehat.
“Kemampuan keuangan daerah pada 2022 mengalami penurunan karena adanya pengurangan pendapatan transfer pusat akibat wabah Covid-19, sehingga pada APBD Perubahan kita perlu menyesuaikan antara pendapatan dengan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI akan tetap memfokuskan pembangunan pada program prioritas,” kata Bupati OKI H Iskandar, SE., saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2022 dan APBD Kabupaten tahun anggaran 2023 pada Rapat Paripurna XXIII, Pembicaraan Tingkat I, DPRD Kabupaten OKI, di Kayuagung, Senin (25/7/2022).
Perubahan komponen transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), kata, Iskandar berpengaruh besar terhadap pembiayaan daerah.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak daerah,” terang Bupati.
Adapun rencana struktur APBD Perubahan OKI Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp2,5 Triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,7 Trilun. Sementara pembiayaan netto daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp160 Miliar.
Angka ini mampu menutupi defisit antara pendapatan dan belanja APBD Perubahan OKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp160 Miliar.
“Mulai di APBD Perubahan 2022, kita menekan defisit melalui pembiayaan netto (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran) sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi berimbang,” jelas Iskandar.
Sementara rencana struktur APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan komponen pendapatan daerah yang diperkirakan sebesar Rp2.21 triliun dan belanja diperkirakan sebesar Rp2,23 Triliun dan pembiayaan netto daerah sebesar Rp28,470 Miliar.
“Artinya ada defisit sekitar Rp28,470 Miliar yang akan kita tutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp28,470 miliar, sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023 mendatang menjadi berimbang,” terang Iskandar.
Iskandar mengajak eksekutif bersama legislative meningkatkan kemampuan daerah di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target.
“Jadi memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, eksekutif dan legislative akan sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga masyarakat, dan menjaga APBD,” jelasnya.(jay)
