Palembang, Sriwijaya Media – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf bersama jajaran anggota lainnya melaksanakan kunjungan kerja (kunker) masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 perihal spesifik bidang pendidikan, di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Senin (13/6/2022).
Kunker tersebut terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dan program sekolah penggerak (PSP).
Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala Disdik Sumsel Drs H Riza Fahlevi, Kepala Disdik Kota Palembang H Akhmad Zulinto, para Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kota Palembang, dan tamu undangan lainnya.
Wakil Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan berdasar penuturan para tokoh pendidikan di Palembang bahwa PSP itu tidak dibarengi dengan kesiapan teknis di lapangan.
“Artinya belum tentu semua daerah memiliki kemampuan dalam sarana dan prasarana, infrastruktur, internet dan lain-lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project pace, tapi harus berbicara bagaimana menyiapkan platformnya, meliputi sarana prasarana, listrik, internet, guru yang memadai, dan sebagainya.
Begitu pun ketika Kemenpan RB mengatakan tidak ada lagi honorer, tapi diganti ada outsourching.
Menurut dia, guru tidak boleh outsourching. Karena jika guru outsourching berarti tidak memberikan kesempatan bagi guru mencari kerja.
“Kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kita sepakat 1 juta guru akan terisi,” bebernya.(ton)
