Jakarta, Sriwijaya Media – Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pemenuhan energi di Indonesia masih dianggap minim.
Itulah salah satu yang mengemuka dalam acara webinar nasional srikandi energi bersuara yang dilaksanakan Dewan Energi Mahasiswa Jember, bertema Kenaikan Energi untuk Siapa? pada Selasa (26/4/2022).
Ketua Dewan Energi Mahasiswa Jember Annisa Nuril Deanty menyampaikan pernyataan dalam makalah Perempuan Kedaulatan Energi bahwa perempuan memiliki kepentingan terhadap ketersediaan energi, untuk kegiatan domestik maupun publik.
“Ketersediaan energi dibutuhkan di ranah domestik untuk keperluan penyediaan pangan keluarga, air bersih, penerangan, pengoperasian peralatan elektronik rumah tangga dan industri rumah tangga,” tegasnya.
Sedangkan ketersediaan energi di ranah publik, terutama dibutuhkan untuk penerangan jalan umum yang berdampak pada keamanan perempuan.
“Dalam penyelenggaraan dan perencanaan energi peran perempuan dan keterlibatannya masih minim, hal ini dikarenakan pemerintah masih belom responsif gender dalam menentukan kebijakannya,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong perempuan untuk memahami hak-haknya termasuk hak perempuan dalam memanfaatkan energi.
Hak perempuan untuk mendapatkan energi menjadi prioritas, karena hubungan erat antara perempuan dengan energi, perempuan sebagai pengguna utama energi mengalami banyak kendala di lapangan terkait dengan energi.
“Kendala tersebut mulai dari minimnya sosialisasi cara penggunaan energi dari segi keamanan, akses, distribusi, pemeliharaan dan kesulitan teknis lainnya,” sambungnya.
Dalam webinar itu pula, Dewan Energi Mahasiswa merekomendasikan beberapa poin kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah menerapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan energi di Indonesia.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan akses informasi dan pengetahuan tentang
Energi bagi perempuan, agar perempuan mengetahui dampak dan manfaat energi,serta dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan Energi
Ketiga, pemerintah harus mengembangkan layanan energi yang inklusif untuk menjamin adanya pemerataan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
Keempat, pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan layanan energi yang inklusif.
Acara webinar nasional ini juga menghadirkan pembicara srikandi energi di Indonesia antara lain Fajriyah Usman Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Yuli Rachwati Sekretaris BPH Migas, dan Dr Dina Nurul Fitria Ketua Lembaga Kajian Manajemen Energi STIE IPWI Jakarta. (santi)
