Palembang, Sriwijaya Media – Melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Forum Honorer Kota Palembang mengusulkan sekitar 4.477 tenaga honorer untuk diajukan ke pemerintah pusat agar dimasukan ke dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini mengingat dalam rasio 10 tahun terkahir ini Palembang mengalami moratorium, baik dari tenaga pendidik dan teknis.
Kepala Disdik Kota Palembang Ahmad Zulinto menyatakan bahwa sampai 10 tahun ini pihaknya tidak pernah menerima guru. Sedangkan pensiun guru terus berjalan. Bahkan ditahun ini saja ada sekitar 600-an guru yang pensiun.
“Alhamdulilah melalui rapat bersama dengan Pak Sekda, semua telah kita sampaikan bahwasannya semua total tenaga honorer yang diusulkan Disdik agar bisa diakomodir. Tentunya ini berdasar atas landasan dasar dana pembiayaan gaji bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Di dalam DAU itu ada gaji untuk P3K. Artinya semua itu sangat jelas sekali,” jelas Zulinto, saat rapat bersama dengan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, di Ruang Rapat 2 Setda, Selasa (5/4/2022).
Menurut dia, di Kota Palembang ini mengalami kekurangan guru sekitar 4.477 guru dan itu belum ditambah dengan tenaga pendidikan lainnya seperti operator, Tata Usaha (TU) perpustakaan dan penjaga sekolah.
Dia pun berharap kepada Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang agar kuantitas tersebut diatas segera diusulkan.
Dari surat yang diterima, lanjut dia, hasil rapat bersama Komisi X DPR RI jika se Indonesia ini baru mengusulkan 17,13 persen. Artinya masih tersisa beberapa persen lagi. Dari 700 ribu-an yang akan diterima, baru 113-ribuan guru baru yang mengusulkan.
“Artinya ruang ini masih banyak dan kenapa kita tidak terima. Terpenting lagi ialah telah kami sampaikan ke Pak Sekda bahwa di tahun 2023 mendatang semua tenaga honorer akan distop. Semua pegawai harus dimasukkan ke dalam kategori PPPK,” jelasnya.(jay)
