Jakarta, Sriwijaya Media – Sebagian besar mahasiswa melangsungkan konferensi pers perihal menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, di pelataran Tugu Reformasi (12 Mei), Kompleks Kampus Universitas Trisakti, Grogol Jakarta Barat (Jakbar), Senin (28/3/2022).
Untirta Movement Community Ryco Hermawan menegaskan otoriter militer kembali terlihat. Bahkan kabinet sekarang hasil dari militer.
“Kita sebagai mahasiswa yakni sebagai agen kontrol mengajak masyarakat untuk bergabung melihat apa yang terjadi. Dalam hal sembako, kita menolak kenaikan harga bahan pokok. Kita juga menolak rencana perpanjangan pemerintahan Jokowi sebagai Presiden,” terangnya.
Setali tiga uang, Blok Politik Pelajar Pedro Marhein menambahkan pihaknya melakukan aksi dengan melibatkan 36 lembaga untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ya, Lampung sudah bergerak untuk menyatakan siap konsolidasi. Apabila kabinet Jokowi atau elit parpol lainnya masih kekeuh untuk membicarakan wacana 3 periode, maka rencana aksi besar akan terjadi. Kami minta stop bicara wacana diluar konstitusi. Sebab akan ada pelanggaran konstitusi dan presiden akan kehilangan legitimasinya,” paparnya.
Sementara itu, Presma Usakti Fauzan Raisal mengaku ini sebuah gerakan yang dibangun di DKI Jakarta secara bersama-sama, dengan total 36 lembaga.
Dia menyerukan bahwasanya mendorong teman-teman yang ada didaerah untuk bisa merapikan simpul-simpul gerakan dan bisa membangun konsolidasi daerahnya masing-masing, sehingga nantinya bisa membangun sebuah gerakan besar.
Pergerakan yang dibangun nantinya adalah pergerakan yang berbicara tentang penundaan pemilu. Karena memang wacana penundaan pemilu ini harus ditolak karena inkonstitusional (melanggar konstitusi) dan konstitusi hanya boleh memperpanjang masa jabatan presiden sebanyak 2 kali periode, dengan asumsi satu masa periode selama 5 tahun.
“Kita sebagai bagian dari orang yang merawat semangat reformasi, dimana konsekuensi dari itu adalah demokrasi yang didalamnya ada pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu termaktub dalam konstitusi sehingga kita perlu merawat konstitusi ini dan kita menolak penundaan pemilu. Kami juga akan mengadakan konsolidasi nasional setelah teman-teman didaerah merapikan simpul-simpul gerakan,” jelasnya.
Dia juga mendorong teman-teman yang ada di Bandung, Yogyakarta, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Indonesia Timur untuk merapikan simpul gerakan.
Saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian tanggal aksinya. Namun pihaknya akan memberikan informasi selanjutnya karena setelah ini akan ada konsolidasi nasional.
“Jokowi dan KPU memang sudah pernah menyatakan tidak akan menunda pelaksanaan pemilu, tapi kita tidak pernah tahu nantinya. Sebab dulu Jokowi pernah ditanyakan perihal pencalonannya sebagai Gubernur, namun beliau menjawab “Belum tahu”,”tidak”, dan sebagainya. Namun tidak ada satupun omongannya yang benar untuk dipercaya dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan presiden Jokowi secara langsung. Sikap Presiden masih ambigu. Pertentangan yang terjadi ini menunjukkan bahwa mahasiswa akan melawan dan menutut kabinet untuk menyampaikan sikapnya,” paparnya.
Pada aksi mahasiswa nanti, rencananya akan turun semua yang hari ini telah berkoordinasi. Usakti yang tidak tergabung dalam BEM Nusantara dan BEM SI akan berusaha menggabungkan keduanya.(irawan)
