Jakarta, Sriwijaya Media – Langkah PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya PT Indonesia Power untuk memenuhi kebutuhan energi ke seluruh pelosok negeri, dengan meluncurkan Barge Mounted Power Plant Nusantara 1 (BMPP Nusantara 1) atau kapal pembangkit listrik pada Jum’at, 28 Januari 2022 ke wilayah Kepulauan Ambon, Maluku mendapat apresiasi.
Pengamat Maritim Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar., dalam keterangan persnya, Selasa (8/2/2022) mengatakan keberadaan kapal BMPP Nusantara 1 ini merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini PT PLN (Persero) guna menyiasati kondisi lapangan yang mereka hadapi dan coba selesaikan selama bertahun-tahun, yaitu terkait kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.499 pulau dan menyebabkan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) seringkali mengalami kendala kelistrikan yang sulit dicari alternatif penyelesaiannya.
Apalagi, kata Capt Marcellus Hakeng, yang mengutip penjelasan dari Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, bahwa dengan masuknya BMPP Nusantara 1 maka sistem kelistrikan di wilayah Ambon akan semakin solid karena sepenuhnya akan dikelola oleh PLN Group.
“BMPP Nusantara 1 memiliki panjang barge 72 m dan lebar 27 m, BMPP dapat menyuplai listrik sebesar 60 MW,” katanya.
Dimensi barge yang compact dan sarat air rendah, dapat dioperasikan di perairan dangkal dan daerah terpencil, bersifat mobile, sehingga dapat menjadi solusi elektrifikasi saat terjadi bencana alam.
Kedepan, BMPP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau menggantikan pembangkit listrik terapung di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia.
“Sinergi BUMN, PLN melalui IP yang memberi kepercayaan PT PAL untuk membangun 3 kapal BMPP memiliki arti penting bagi industri perkapalan nasional kita. Dimana untuk kapal sejenis yang secara geografis sangat dibutuhkan oleh Indonesia, tidak perlu lagi bergantung pada negara lain dalam pembuatannya. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara teknologi, sebagai negara Maritim, industri maritim kita patut diperhitungkan serta dapat dipercaya,” tutur Capt Marcellus Hakeng.
Perlu diingatkan bahwa industri galangan kapal di dalam negeri itu berfungsi sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Industri sektor maritim ini untuk Indonesia, tidak hanya berfungsi menopang kegiatan ekonomi, namun dapat lebih dari itu, yakni sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan, sektor ini juga mempunyai peran penting untuk menyatukan seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia,” tegas salah satu pendiri dan pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) ini.
Dia melanjutkan momen ini dapat dijadikan sebagai sebuah peluang potensial untuk meningkatkan kemampuan, khususnya untuk pembangunan armada baru kapal-kapal di Indonesia.
“Diharapkan juga dengan berjalannya proyek-proyek pembuatan kapal baru, bisa menjadi penyerap tenaga kerja baik di perusahaan industri galangan kapal maupun untuk tenaga pelautnya. Dan, yang tidak kalah penting juga adalah terjadinya penambahan skill dalam penguasaan teknologi terkait,” terang Capt Marcellus Hakeng.
Hal lain yang patut diapresiasi adalah perhatian pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dengan menempatkan anggaran dana yang memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kapal-kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak-anak usahanya.
Hal itu guna memenuhi kebutuhan alat transportasi laut di dalam negeri.
“Jadi saya melihatnya pengembangan industri galangan kapal nasional ini dapat dikatakan seiring dengan keinginan dari pemerintah dalam usaha mewujudkan tol laut.
Dimana diharapkan terjadi kelancaran pergerakan logistik yang lebih efisien dengan terjaminnya pasokan listrik di wilayah 3T dan melalui penambahan kapal-kapal berbendera Indonesia tersebut,” pungkasnya. (irawan)
