Jakarta, Sriwijaya Media – Sebagai upaya untuk lebih mensejahterakan pekerja transportasi, Aliansi Serikat Pekerja Transportasi (ASPT) akan memperjuangkan 10 poin yang disuarakan SP Transportasi dalam momentum COP26 (Climate Change Conference of the Parties) dalam rangka mewujudkan transisi yang adil untuk pekerja transportasi.
Hal itu disampaikan Ketum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto saat menggelar jumpa pers di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jum’at (5/11/2021) siang,
Jumpa pers juga dihadiri Ketum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT) Iswan Abdullah, Ketum Serikat Pekerja Trans Jakarta (SPTJ) Iyan Oratmangun, diikuti perwakilan serikat pekerja transportasi seperti Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Serikat Pekerja Digital, Dirgantara, Transportasi (SPDT-FSPMI), dan Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPDT).
Dalam jumpa pers itu disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dampaknya bagi sektor transportasi, transisi yang adil, masa depan pekerja transportasi, dan kasus-kasus yang dialami buruh transportasi seperti yang terjadi di Perum DAMRI.
“Setidaknya ada 10 poin yang disuarakan SP Transportasi dalam momentum COP26 dalam rangka mewujudkan transisi yang adil untuk pekerja transportasi. PSO (public service obligation) dan integrasi sebagai solusi transportasi publik sekarang ini, jika tuntutan tidak dipenuhi, maka pada 9 November 2021, kita akan menemui wakil rakyat untuk membahas masalah ini,” ujar Ketum SPKA Edi Suryanto.
Pada masa pandemi sekarang ini, masih kata dia, pihaknya menuntut agar no PHK dan tingkatkan kesejahteraan, dan jaminan sosial dasar.
Sementara itu, Ketum SPDT Iswan Abdullah mendesak pemerintah mengambil alih pengelolaan transportasi publik. Karena kalau tidak, akan terjadi penurunan pelayanan.
Pekerja transportasi publik tidak boleh dioutsorcing, karena akan mempengaruhi kualitas dan tanggung jasa pekerja serta kualitas pelayanan.
“Kami minta penyelenggara transportasi publik juga mulai melibatkan kita (para serikat pekerja transportasi). Kami siap untuk diajak bersama ke DPR menyampaikan aspirasi ini,” tegasnya.
Kepada pemerintah, lanjut dia, khususnya pemerintahan Jokowi agar menyelamatkan transportasi publik. Seperti nasib Garuda yang terancam mengalami kebangkrutan.
“Segera talangi kebangkrutan dengan menggunakan APBN,” pintanya.
Setali tiga uang, Ketum SPTJ Iyan Oratmangun mendukung integrasi transportasi dan ini harus didorong pemerintah agar segera merealisasikannya. Karena hal itu penting sebagai moda transportasi ibukota yang dapat diakses oleh warga.
“Dengan demikian beban biaya transportasi publik pun bisa diperkecil,” paparnya.
Selain itu, perlu adanya keterlibatan sektor publik dengan mempromosikan operator milik publik dan integrasi urban transportasi dengan sektor publik.
“Kami meminta adanya kedaulatan teknologi. Dengan artian pekerja harus tahu dan paham data yang dimiliki melalui teknologi baru,” jelasnya.
Menurut dia, kemerdekaan transportasi harus sama dan bisa dirasakan di seluruh Indonesia.
“Hanya saja dalam fungsi regulator, sudah seharusnya ada PSO dan kebijakan management yang membuat efisiensi,” terangnya.
Namun, efisiensi yang ada sekarang, terutama di Trans Jakarta justru menjadi salah kaprah yang berakibat pada pengurangan man power dilapangan.
“Sehingga imbasnya, fungsi kontrol dilapangan jadi lemah,” tandasnya.
Diketahui, APTP yang terdiri dari SPKA, SPDT) dan SPTJ berencana melakukan konferensi pers sebagai bagian dari ITF Global Week of Action for Urban Transpory Workers.
Rencananya pada 9 November 2021 akan datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dengan 10 tuntutan yaitu : ada pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan perundingan bersama ; harus ada kenaikan upah dan perlindungan bagi pekerja transportasi ; jaminan pekerjaan untuk pekerja transportasi perkotaan ; adanya dukungan bagi para pensiunan dan pekerja menjelang pensiun ; hak sehat dan selamat dari sudut pandang krisis iklim ; adanya keterlibatan sektor publik dengan mempromosikan operator milik publik dan integrasi urban transportasi dengan sektor publik ; kedaulatan teknologi ; perubahan moda transportasi ; dan perlu ada kesetaraan gender transisi yang adil.
Jika 10 tuntutan yang diajukan tidak dipenuhi, maka aliansi akan membawa isu transportasi publik ini ke ATF dan ILO sebagai payung hukum induk organisasi internasional buruh transportasi. Sebagai langkah terakhir adalah rencana aksi mogok operasi transportasi publik selama beberapa hari. (Santi)
