Palembang, Sriwijaya Media – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumsel membuka kegiatan pembukaan rapat ekspose data penyusunan neraca penatagunaan tanah perkebunan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, di Ballroom Santika Hotel Radial Palembang, Kamis (21/10/2021).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Perkebunan Ir Dian Eka Putra, M.Si., mengatakan selama ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua stakeholder di bidang perkebunan, baik yang ada di kabupaten maupun kota di Sumsel.
“Pada dasarnya BPN ini mengekspose neraca data perkebunan di Sumsel, sebagai langkah arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Bukan itu saja, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Kementerian dalam hal membangun perkebunan di Sumsel.
Berdasar data BPS, masih kata dia, tercatat ada sekitar 2,9 juta hektar luas lahan area perkebunan di Sumsel. Area perkebunan itu semua merupakan andalan komoditas Sumsel.
“Kalaupun ada data berbeda dengan data yang diekspose, karena dalam pengumpulan data menggunakan metode yang berbeda. Selama ini kita mengkoleksi data, memperoleh data itu melalui mantri-mantri statistik yang ada di kecamatan. Lalu diolah dan dikoordinir oleh petugas di kabupaten/kota,” bebernya.
Setelah itu disinkronkan bersama-sama di provinsi, baru disinkronkan secara nasional sehingga menjadi angka nasional.
Metode yang dilakukan oleh BPN saat ini adalah dengan menggunakan citra satelit. BPN mencoba digitasi berdasarkan citra, sehingga otomatis beda cara, dan beda pula hasilnya.
Dia berharap kedepannya koordinasi antara BPN dan BPS makin menguat, agar data yang dikumpulkan sama dan menjadi satu data provinsi dan satu data nasional.
“Soal ada selisih angka per komoditasnya, terutama di daerah-daerah angka perkebunan yang cukup besar seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), dan Banyuasin, nanti akan kita sinkronkan. Makanya kita memperkuat koordinasi agar data yang dikumpulkan sama,” tegasnya.(ton)
