Musda I DPD APKI Sumsel, Penuhi Kebutuhan Pengawasan Perusahaan Terhadap Hak Buruh

  • Whatsapp

Palembang, Sriwijaya Media – Musda I Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sumsel 2021 dilaksanakan di Hotel Fave, Jumat (25/9/2021).

Panitia Stering Comite Musda I Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sumsel 2021 Marihot Sianipar mengatakan, Musda ini meneruskan kesepakatan bersama APKI.

Bacaan Lainnya

“Musda ini membahas program bersama untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengawasan ketenagakerjaan,” katanya.

Dalam Musda ini ada enam calon yakni Tina Suzan, Sahadi, Fangky, Mat Nursan, A Riadi dan Marlian. APKI ini secara fungsional adalah pengawas ketenagakerjaan yang diarahkan dalam kegiatan organisasi untuk menunjang kinerja.

“Tujuan asosiasi ini menunjang kinerja pengawas, peningkatan kemampuan dan pemenuhan angka kredit. Anggotanya fungsional pengawas di Disnaker Provinsi Sumsel ada 56 orang pengawas,” imbuhnya.

Dengan adanya asosiasi ini, kinerja pengawas terbantu. Ketenagakerjaan, lingkup kerja buruh atau perusahaan bisa dikomunikasikan dengan baik, jadi dunia usaha dan pekerja dapat bersinergi.

“Setelah dilakukan voting yang terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sumsel periode 2021-2024 Mat Nursan,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Erman Rasul mengatakan, terkait pemilihan DPD APKI Sumsel 2021, ada enam peserta yang jadi kandidat.

“Kita terkejut antusias pesertanya banyak. APKI ini punya berperan penting dalam peningkatan SDM pengawas,” paparnya.

Erman Rasul mengatakan, di Sumsel ada 6 ribu lebih perusahaan. Sedangkan pengawas hanya 56 orang itu tidak memadai, karena luasnya wilayah Sumsel. Idealnya satu wilayah atau daerah itu ada 10 pengawas. Tapi kita sekarang baru ada 56 pengawas.

“Yang paling banyak diadukan karyawan saat ini adalah masalah upah dan kecelakaan kerja. Upah itu ada standarnya UMK atau UMP, mestinya sama atau di atas itu. Tapi kebanyakan di bawah UMK dan UMP. Di masa pandemi ini, pembayaran upah tidak sesuai UMK dan UMP itu banyak diadukan. Dan perusahaan berdalil tidak bisa lagi membayar upah sesuai dengan UMK atau UMP karena dampak pandemi,” paparnya.

Pengaduan itu lanjut Erman, dari serikat kerja atau karyawan. Itu ditindaklanjuti dengan memuat nota satu, nota dua atau peringatan.

“Sepanjang tahun ini ada aduan di atas 50. Kita upayakan mediasi, kita datang ke perusahaan mencari solusi supaya ada kesepakatan. Kalau dalam mediasi tetap tidak ada kesepakatan ya kita lanjutkan ke kepolisian, mampu atau tidak perusahaan membayar hak karyawan, itu bisa masuk ranah pidana. Apalagi untuk kecelakaan kerja, jika tidak diurusi pemilik usaha, itu masuk tindak pidana. UU tenga kerja itu kan jelas dalam UU Omnibuslaw dengan turunan-turunanya,” bebernya.

Erman menuturkan, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban, karyawan bisa datang ke Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumsel di bagian pengawasan.

“Datang ke kami dengan berkas, daftar hadir, daftar gaji, itu bisa kita tindaklanjuti. Bagian pengawasan itu berkaitan dengan norma kerja di Perusahaan meliputi upah, kecelakaan kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja,” pungkasnya. (Ocha)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *