Lahat, Sriwijaya Media- Anggota DPRD Lahat melangsungkan Rapat Paripurna XIII masa persidangan ketiga dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Lahat tahun 2021, Selasa (24/8/2021).
Turut hadir dalam sidang paripurna itu, antara lain Bupati Lahat Cik Ujang, SH, Wabup Lahat H Haryanto, SE., MM., MBA., Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, ST., Wakil Ketua I Gaharu, SE., MM., Wakil Ketua II Sri Marheni, SH., para Kepala OPD Lahat dan tamu undangan lainnya.
Jubir Fraksi Demokrat Nanda Pinola menyampaikan, untuk rancangan perubahan APBD Lahat merupakan proses yang diawali dengan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran.
Prioritas anggaran sementara proses penyusunan tersebut telah disepakati bersama melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna 13 DPRD Lahat masa persidangan ketiga tahun 2021.
“Kiranya pembahasan perubahan APBD dapat selalu membuka ruang baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat dan DPRD Lahat dan bisa berjuang keras demi memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” terangnya.
Pada prinsipnya, Fraksi Partai Demokrat sepakat membahas Raperda perubahan APBD tahun 2021 untuk dibahas walaupun waktunya singkat.
Akan tetapi tetap menyerahkan kepada Pemkab Lahat untuk program dan kegiatan serta memprioritaskan pembangunan mendesak.
“Jangan sampai, program yang mendesak dan kegiatan telah dianggarkan tertunda. Dengan mempersiapkan SDM yang berakhlak cerdas, terampil, dan luhur sesuai misi Lahat tahun 2019-2023 mendatang,” jelasnya.
Oleh karena itu, akselerasi pembangunan Lahat hendaknya dapat dijadikan momentum bagi Pemkab Lahat untuk dapat monitoring dan evaluasi program yang sudah maupun sedang dalam proses berjalan.
Mulai proses pelaksanaan program, serapan anggaran serta output dan OUTCOME dari program yang dijalankan terhadap sasaran target, khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta terjadi dampak terhadap perubahan sosial akibat Pandemi Covid 19.
“Kami mengimbau agar pihak eksekutif dan pihak terkait lainnya segera melaksanakan tahap pelaksanaan Pilkada secara serentak sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan mengenai anggaran Pilkades yang dialihkan untuk tetap dikembalikan seperti semula. Kami Fraksi Partai Demokrat mengajak semua lapisan masyarakat untuk dapat mentaati prokes selama proses Pilkades,” pesan Nanda Pinola.
Sementara itu,
Jubir Fraksi Partai Gerindra Nopan Firmansyah, SE., menambahkan APBD tahun anggaran adalah sebagai bentuk kinerja pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk menerapkan prinsip transparansi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
Fraksi Gerindra berharap kiranya belanja daerah dapat memberikan dorongan atau terhadap perkembangan perekonomian daerah yang lebih baik dan dapat memberikan efek kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan mampu membelanjakan anggaran secara efektif dan efisien.
“Sehingga, anggaran yang digunakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki efek berganda terhadap tumbuhnya dan perkembanagn sosial ekonomi Kabupaten Lahat yang berkeadilan,” terangnya.
Setali tiga uang, Jubir Fraksi PKB Hj Yunani berharap kepada Pemkab Lahat untuk dapat melaksanakan Pilkades secara serentak 2021, mengingat masa berakhirnya kades di tahun ini lebih dari 200 orang. (ssl)
